Industri perbankan nasional saat ini dihadapkan pada kondisi likuiditas yang ketat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga secara global. Hal ini menjadi tantangan besar bagi bank-bank BUMN dalam memproyeksikan pertumbuhan dan menyusun strategi bisnis mereka di tahun 2025.

Menyikapi Tekanan Likuiditas yang Signifikan

Langkah Antisipasi Bank Mandiri

Bank Mandiri, sebagai salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyoroti indikator ekonomi seperti Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang selama empat bulan berturut-turut tercatat negatif. Hal ini menjadi gambaran rata-rata risiko terhadap faktor pendukung pertumbuhan yang perlu diwaspadai.Darmawan mengkhawatirkan risiko penurunan daya beli masyarakat yang tumbuh besar, yang mungkin disebabkan oleh adanya pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor usaha. Selain itu, kondisi likuiditas yang tetap ketat meski tren suku bunga acuan sudah menurun juga menjadi perhatian Bank Mandiri. Hal ini disebabkan oleh Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang masih menawarkan imbal hasil atau yield yang tinggi, sehingga menjadi instrumen yang lebih menarik dibandingkan dengan produk perbankan.

Tekanan Likuiditas Dihadapi Perbankan Secara Umum

Tidak hanya Bank Mandiri, bank BUMN lainnya seperti Bank Negara Indonesia (BNI) juga menghadapi tantangan serupa. Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, menilai bahwa kondisi makro global saat ini membuat likuiditas, baik di dalam negeri maupun secara global, tertekan. Perbankan akan menghadapi situasi yang tidak mudah, terutama dengan adanya kemenangan Donald J. Trump dalam pemilihan presiden AS yang membayangi kebijakan tarif impor dan penurunan pajak, yang akan mendorong kenaikan inflasi serta menyulitkan The Fed untuk memangkas suku bunga lebih lanjut.Royke juga menyoroti kebijakan deposito Bank Indonesia (BI) yang cukup tinggi, yang berpengaruh pada pergerakan dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Suku bunga yang tinggi membuat DPK cenderung dialihkan dari perbankan ke instrumen-instrumen investasi pemerintah, sehingga tekanan likuiditas di rupiah masih akan cukup tinggi.

Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi Pemerintah

Meskipun menghadapi tantangan likuiditas yang signifikan, Royke meyakini bahwa kebijakan ekonomi pemerintah saat ini akan mengarah pada upaya mendukung daya beli masyarakat, mengutamakan sektor pertanian, serta meningkatkan investasi. Dengan demikian, akan terjadi sinkronisasi antara kebijakan moneter dan fiskal, sehingga kebijakan pemerintah dapat berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.Dalam menghadapi kondisi likuiditas yang ketat, bank-bank BUMN seperti Bank Mandiri dan BNI terus melakukan langkah-langkah antisipasi dan penyesuaian strategi bisnis. Mereka berharap bahwa sinkronisasi kebijakan ekonomi pemerintah dapat membantu mengatasi tekanan likuiditas yang dihadapi oleh industri perbankan nasional.