Anggota DPR menyoroti dampak signifikan dari pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Menurut Irmawan, seorang anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pemotongan hingga 80% dapat membahayakan pengguna jalan. Dia mengungkapkan bahwa keterbatasan dana ini bisa berdampak langsung pada perawatan rutin jalan dan jembatan, yang penting untuk mencegah kerusakan infrastruktur dan meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas.

Ketidakpastian anggaran juga dapat mempengaruhi lapangan kerja. Proyek-proyek Kementerian Pekerjaan Umum sering kali menggunakan skema padat karya, menyediakan banyak pekerjaan bagi masyarakat. Irmawan khawatir bahwa efisiensi anggaran akan mengurangi peluang kerja dan akhirnya merugikan rakyat. Selain itu, pembatasan perjalanan dinas dan pengurangan belanja non-operasional telah mempengaruhi target pembangunan infrastruktur, termasuk penataan lingkungan pariwisata.

Dalam upaya mendukung efisiensi pemerintah, Irmawan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemotongan anggaran dan manfaat sosial. Pembangunan infrastruktur tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan yang bijaksana, kita dapat mencapai tujuan efisiensi sambil tetap memastikan keselamatan dan kesejahteraan publik.