Dalam periode terakhir, penegakan hukum di negara ini mencatat beberapa prestasi signifikan namun juga menghadapi tantangan besar. Salah satu pencapaian yang patut disoroti adalah penangkapan buronan internasional yang terlibat dalam sindikat perjudian online bernilai fantastis. Selain itu, upaya pemberantasan narkotika berhasil mengekspos sejumlah kasus besar. Namun, tantangan dalam menangani kejahatan internasional dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tetap menjadi isu penting yang membutuhkan perhatian serius.

Penangkapan Sindikat Perjudian dan Kasus Narkotika Besar

Dalam suasana ketegangan global, aparat penegak hukum berhasil menangkap Yan Zhenxing, buronan Interpol dari negeri tirai bambu yang berperan dalam sindikat perjudian online dengan nilai transaksi mencapai Rp284 triliun. Di sisi lain, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengungkap 15 kasus narkotika besar selama tahun ini. Meskipun demikian, kejahatan lintas batas seperti ini masih memerlukan kerja sama internasional yang lebih erat untuk dapat ditangani secara efektif.

Beranjak ke bidang ekonomi, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen telah memicu kontroversi. Kebijakan ini dinilai memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah, berdampak pada daya beli mereka. Tanpa adanya kompensasi yang jelas, kebijakan ini hanya akan memperlebar kesenjangan ekonomi.

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) juga menjadi sorotan utama. Intimidasi terhadap jemaat Gereja Tesalonika, kekerasan terhadap demonstran, dan dugaan pelanggaran HAM di wilayah Papua menjadi bukti nyata bahwa sistem hukum Indonesia masih memerlukan banyak pembenahan. Penegakan HAM merupakan salah satu indikator utama keberhasilan hukum, sehingga perlu usaha keras untuk memastikan setiap individu mendapatkan perlindungan dan penghormatan haknya.

Dari sudut pandang seorang jurnalis, informasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa langkah maju dalam penegakan hukum, tantangan yang dihadapi tetap signifikan. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk terus berinovasi dan meningkatkan kerja sama internasional agar dapat mengatasi masalah-masalah tersebut secara efektif. Upaya penegakan HAM juga harus menjadi prioritas utama untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan bermartabat.