Gaya Hidup
Lima Pejabat Indonesia dengan Harta Terbanyak Berdasarkan Laporan KPK
2025-01-31

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar lima pejabat paling berkecukupan di Indonesia. Daftar ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 2025, KPK mencatat bahwa para pejabat tersebut memiliki total kekayaan yang mencapai triliunan rupiah. Para pejabat ini berasal dari berbagai sektor kementerian, menunjukkan variasi latar belakang dan pengalaman mereka. Dengan informasi ini, publik dapat lebih memahami aspek keuangan dari para pemimpin negara.

Menurut data yang diterbitkan oleh KPK, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri menduduki peringkat pertama dengan harta mencapai Rp5,4 triliun. Keberhasilannya tidak hanya terletak pada posisinya sebagai menteri, tetapi juga karena latar belakangnya sebagai pebisnis dan investor. Hartanya terdiri dari properti, kendaraan mewah, surat berharga, dan kas tunai. Sebelum menjabat sebagai menteri, Putri telah terlibat dalam berbagai usaha, termasuk energi dan batu bara melalui beberapa perusahaan besar. Dia juga pernah menjabat sebagai Chief Operating Officer di Teladan Resources.

Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, menempati posisi kedua dengan kekayaan sebesar Rp2,6 triliun. Sedangkan Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berada di urutan ketiga dengan total harta Rp2,3 triliun. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, memiliki kekayaan sebesar Rp1,2 triliun, dan Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, menutup daftar dengan kekayaan Rp1 triliun.

Penerbitan LHKPN ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga integritas dan transparansi. Daftar ini memberikan wawasan penting tentang kondisi finansial para pejabat, yang penting bagi masyarakat dalam mengevaluasi kepemimpinan mereka. Selain itu, ini juga menjadi langkah positif dalam upaya mencegah korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

More Stories
see more