Ketua Bidang Kesejahteraan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Alissa Wahid, mengumumkan bahwa organisasi tersebut akan membahas kontroversi terkait pagar laut dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama. Forum ini dijadwalkan berlangsung pada awal Februari 2025. Munas Alim Ulama merupakan forum tertinggi setelah Muktamar dalam struktur NU dan diharapkan dapat memberikan kejelasan atas sikap PBNU mengenai isu ini. Selain itu, PBNU juga tengah mempersiapkan rangkaian acara peringatan Hari Lahir (Harlah).

Pembahasan tentang pagar laut menjadi salah satu topik utama yang akan dibahas dalam Munas Alim Ulama. Menurut Alissa, proyek ini awalnya direncanakan untuk melindungi pesisir dari abrasi dan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat. Namun, kini proyek tersebut justru menimbulkan konflik yang rumit, terutama di wilayah Tangerang, Banten. Permasalahan ini semakin memanas dengan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam pengelolaan lahan yang terkait dengan proyek pagar laut.

Situasi ini memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir, seperti Desa Kohod. Nelayan setempat merasa bahwa proyek pagar laut telah merusak ekosistem laut, mengurangi hasil tangkapan ikan, dan membuat mereka lebih sulit mencari nafkah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi PBNU untuk mengevaluasi dan memberikan solusi atas isu ini dalam forum Munas Alim Ulama.

Dengan demikian, Munas Alim Ulama diharapkan dapat menjadi platform yang tepat untuk membahas masalah pagar laut secara komprehensif. Diskusi ini tidak hanya akan fokus pada aspek hukum dan lingkungan, tetapi juga akan mencakup dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat pesisir. Diharapkan, hasil dari forum ini dapat membawa kejelasan dan solusi yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.