Pengawasan ketat terhadap pengelolaan anggaran proyek infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah. Menurut Koordinator Menteri Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ada dua area yang sering mengalami kebocoran dana dalam pembangunan ini. Pertama, adanya penambahan biaya yang tidak wajar pada tahap awal proyek. AHY menekankan pentingnya transparansi dan hukuman tegas bagi pelaku yang sengaja melakukan praktik tersebut. Upaya ini bertujuan untuk menjaga integritas proses dan memastikan bahwa setiap rupiah digunakan dengan bijaksana.

Kebocoran anggaran juga bisa disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang. AHY menjelaskan bahwa fasilitas seperti bandara, pelabuhan, atau stasiun kereta api tidak dapat berdiri sendiri tanpa akses jalan yang memadai. Ketika rencana hanya mencakup satu bangunan tanpa mempertimbangkan jalur akses, biaya tambahan akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu, integrasi perencanaan sejak awal sangat krusial. AHY menyarankan agar semua aspek, termasuk transportasi umum dan jalan pendukung, direncanakan bersama-sama untuk menghindari pemborosan dana dan meningkatkan efisiensi.

Melalui pendekatan yang lebih holistik dan transparan, pemerintah berharap dapat meminimalisir kebocoran anggaran serta memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dengan persiapan yang matang dan koordinasi lintas sektor, Indonesia dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara merata.