Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri berencana memeriksa sejumlah pejabat dari Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, serta beberapa kementerian terkait dalam kasus pagar laut. Investigasi ini fokus pada penerbitan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM). Dugaan penggunaan dokumen palsu dan penyalahgunaan wewenang menjadi sorotan utama dalam penyelidikan ini. Selain itu, pihak berwenang juga mencurigai adanya tindak pidana pencucian uang yang melanggar hukum.

Kasus pagar laut di Desa Kohod telah menarik perhatian otoritas setelah ditemukan dugaan pelanggaran serius dalam proses penerbitan sertifikat. Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro dari Dittipidum Bareskrim menjelaskan bahwa investigasi ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk lurah setempat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Koordinasi dengan kejaksaan juga akan dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Salah satu titik penting dalam penyelidikan ini adalah pemeriksaan dokumen yang digunakan untuk mengajukan sertifikat. Djuhandhani menyatakan bahwa ada indikasi kuat bahwa girik dan dokumen bukti kepemilikan lainnya mungkin palsu. "Kami menduga kuat bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak sah," katanya. Penyelidikan ini juga menyoroti kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait, yang bisa mengarah pada tindakan hukum lebih lanjut.

Pihak berwenang juga mencurigai adanya tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Mereka telah mengidentifikasi beberapa pasal hukum yang diduga dilanggar, termasuk Pasal 263, 264, 265, serta Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Investigasi intensif sedang dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.

Pemeriksaan pejabat dan koordinasi antarlembaga akan menjadi langkah penting dalam upaya mengungkap kebenaran di balik kasus pagar laut ini. Langkah-langkah hukum yang tepat akan diambil berdasarkan hasil investigasi yang ditemukan. Otoritas berharap bahwa proses ini dapat memberikan keadilan dan transparansi bagi masyarakat.