Dalam perkembangan terbaru di Timur Tengah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejutkan publik dengan mengusulkan ide kontroversial tentang pembentukan negara Palestina di dalam wilayah Arab Saudi. Pernyataan ini muncul saat wawancara dengan Saluran 14 Israel, memicu reaksi beragam dari berbagai pihak. Netanyahu, yang baru saja kembali dari Washington DC, menegaskan bahwa Arab Saudi memiliki lahan yang cukup luas untuk mendirikan negara Palestina. Namun, usulan ini bertentangan dengan posisi tegas Arab Saudi yang menekankan pentingnya solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota Palestina.
Perkembangan Diplomatik antara Israel dan Arab Saudi
Pada hari Kamis, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyampaikan pandangannya tentang penyelesaian konflik Palestina-Israel dalam sebuah wawancara eksklusif. Dia menyarankan agar Arab Saudi menjadi tempat pendirian negara Palestina, mengacu pada luas wilayah kerajaan tersebut. Namun, pernyataan ini muncul setelah Israel melakukan serangkaian operasi militer di Jalur Gaza, yang telah menimbulkan kontroversi internasional. Ketika ditanya tentang normalisasi hubungan dengan Arab Saudi, Netanyahu menolak gagasan pembentukan negara Palestina sebagai syarat utama, sebaliknya, dia merujuk pada Jalur Gaza yang dikuasai Hamas sebagai "negara Palestina" yang ada.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi kemudian merilis pernyataan resmi pada Rabu, menegaskan posisi mereka yang tidak berubah mengenai hak Palestina. Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menekankan komitmennya untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. Dia juga menyatakan bahwa Arab Saudi tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa adanya solusi dua negara. Pernyataan ini menunjukkan keteguhan posisi Arab Saudi dalam mendukung hak-hak Palestina.
Berita ini mencuat saat Netanyahu berada di Washington DC, di mana dia berbicara bersama Presiden AS Donald Trump dalam konferensi pers. Hal ini menambah kompleksitas hubungan diplomatik antara kedua negara, terutama dalam konteks normalisasi hubungan.
Sebagai jurnalis, saya melihat bahwa pernyataan Netanyahu mencerminkan sikap yang sangat pragmatis namun kontroversial. Usulan ini tampaknya bertujuan untuk mengalihkan fokus dari isu-isu yang belum terselesaikan di Jalur Gaza. Di sisi lain, posisi tegas Arab Saudi menunjukkan komitmen kuat terhadap solusi dua negara dan hak-hak Palestina. Langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada bagaimana komunitas internasional merespons situasi ini, serta apakah ada upaya mediasi yang dapat membantu meredakan ketegangan yang semakin meningkat.