Pemerintahan baru di Amerika Serikat mengambil langkah tegas terkait pengelolaan bantuan luar negeri. Presiden Donald Trump mengecam tingkat korupsi yang sangat tinggi dalam Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan memerintahkan peninjauan mendalam selama tiga bulan atas semua program bantuan. Langkah ini mencakup suspensi sementara bantuan luar negeri serta evaluasi efisiensi lembaga federal oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

Peninjauan Mendalam dan Kritik Terhadap Penggunaan Dana USAID

Saat pemerintah AS berusaha memperbaiki manajemen keuangan, Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menghentikan semua bantuan luar negeri sementara. Ini bertujuan untuk melakukan peninjauan menyeluruh selama tiga bulan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan lebih bijaksana dan transparan.

Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), dipimpin oleh Elon Musk, telah mengkritik USAID sebagai organisasi yang diduga terlibat dalam praktik-praktik tidak etis. Musk menyatakan bahwa badan tersebut mungkin telah menyalahgunakan dana pajak untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai. Trump sendiri mengungkapkan keprihatinannya tentang dugaan penyalahgunaan dana yang disalurkan ke media, yang ia anggap sebagai upaya untuk mempengaruhi narasi politik. Dia menekankan pentingnya reformasi total dalam sistem pengelolaan bantuan internasional.

Tuntutan Reformasi dan Akuntabilitas dalam Bantuan Internasional

Langkah-langkah ketat yang diambil oleh pemerintah AS menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi dalam pengelolaan dana publik. Trump menegaskan bahwa korupsi dalam USAID telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan membutuhkan tindakan cepat. Ini mencakup peninjauan mendalam terhadap proyek-proyek yang didanai oleh USAID.

Berdasarkan temuan awal dari tim DOGE, ada indikasi kuat bahwa jutaan dolar dana pajak telah dialokasikan untuk langganan media tertentu, yang kemudian digunakan untuk mendorong narasi politik tertentu. Trump menyoroti kasus Politico Pro, yang dituduh menerima dana besar sebagai imbalan untuk liputan positif terhadap Partai Demokrat. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dia menekankan perlunya transparansi penuh dan kontrol yang lebih ketat atas penggunaan dana tersebut untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan.