Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat Tangerang dan sekitarnya digegerkan oleh pembangunan pagar laut yang membentang hingga 30 kilometer. Isu ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang transparansi dan tanggung jawab pemerintah setempat. Profesor Ahmad Sihabudin dari Fisip Untirta mengkritisi situasi ini, menyoroti ketidaksesuaian antara struktur pemerintahan yang lengkap dengan ketidaktahuan yang disuarakan oleh berbagai instansi. Menurutnya, situasi ini mencerminkan ketidakjujuran publik yang dipertontonkan kepada masyarakat luas.

Kronologi dan Konteks Pembangunan Pagar Laut

Dalam musim gugur yang berwarna keemasan, masyarakat Tangerang mendapati diri mereka dihadapkan pada fenomena aneh: pembangunan pagar laut yang panjangnya mencapai 30 kilometer. Meski proyek ini telah berlangsung selama beberapa bulan, tidak ada satu pun instansi pemerintah yang mau bertanggung jawab atau memberikan informasi yang jelas. Situasi ini semakin memperumit masalah, karena daerah tersebut merupakan bagian dari wilayah Jabodetabek, yang seharusnya memiliki sistem pemerintahan yang sangat rapi dan efisien.

Ahmad Sihabudin, seorang dosen Komunikasi Lintas Budaya dari Fisip Untirta, mengecam situasi ini sebagai bentuk "kebohongan" yang dipertontonkan kepada publik. Menurutnya, meskipun struktur pemerintahan Indonesia sangat kompleks, mulai dari tingkat nasional hingga RT/RW, namun ketika ditanya soal pagar laut ini, semua pihak malah saling lempar tanggung jawab atau bahkan mengaku tidak tahu. Padahal, untuk acara sederhana seperti hajatan yang hanya memerlukan izin menggunakan badan jalan selama satu atau dua hari saja, masyarakat harus melalui proses perizinan yang ketat. Namun, untuk proyek sebesar pagar laut yang sudah berlangsung berbulan-bulan, tidak ada satupun yang mau bertanggung jawab.

Menurut Sihabudin, situasi ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi yang jujur dan transparan dalam masyarakat. Kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada integritas dan rasa hormat satu sama lain. Dengan begitu, masyarakat dapat merasa lebih percaya dan yakin akan kinerja pemerintah mereka.

Dari perspektif seorang jurnalis, isu ini menunjukkan betapa pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan. Transparansi bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik. Jika pemerintah gagal dalam hal ini, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan mereka, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan antara negara dan rakyat. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan bahwa setiap proyek publik dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.