Kritik pedas dilayangkan oleh Rieke Diah Pitaloka terhadap penerapan peraturan daerah yang berfokus pada aspek kehidupan pribadi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, regulasi seharusnya lebih menekankan pada peningkatan kinerja birokrasi yang dapat diukur dan terarah. Selain itu, ia juga mengajak pemerintah provinsi Jakarta untuk lebih memusatkan perhatian pada pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Regulasi ASN Harus Berorientasi pada Pelayanan Publik

Rieke menegaskan bahwa aturan-aturan yang dibuat untuk ASN harus benar-benar fokus pada perannya sebagai pelayan publik. Ia menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Peraturan tersebut seharusnya dirancang dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah kepada rakyat.

Menurut pendapatnya, prioritas utama dari setiap kebijakan yang berkaitan dengan ASN adalah memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugas pokok dengan baik. Hal ini mencakup pembentukan sistem evaluasi kinerja yang jelas dan transparan. Reformasi birokrasi bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan harus ditunjukkan melalui aksi konkret dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Regulasi yang baik akan mendorong ASN untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas.

Fokus Utama Pemerintah Adalah Kesejahteraan Rakyat

Dalam konteks ini, Rieke juga mengingatkan bahwa perhatian utama pemerintah provinsi Jakarta seharusnya adalah menciptakan kesejahteraan bagi warganya. Alih-alih menghabiskan waktu membahas isu-isu yang tidak relevan, energi sebaiknya dialihkan untuk memecahkan masalah yang benar-benar mendesak.

Menurutnya, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban. Mulai dari pengelolaan lalu lintas hingga penyediaan fasilitas umum yang memadai. Sebagai contoh, peningkatan infrastruktur transportasi dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan produktivitas warga. Demikian pula, penyediaan ruang terbuka hijau dan fasilitas olahraga akan berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu lebih bijaksana dalam menentukan prioritas program dan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.