Belakangan ini, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009, Freddy Numberi, menjadi pusat perhatian publik. Penyebabnya adalah dugaan keterlibatannya dalam penguasaan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut di wilayah Tangerang. Investigasi yang dilakukan oleh Jampidsus Kejaksaan Agung mengungkap fakta bahwa dua perusahaan terkait telah mendapatkan hak atas tanah tersebut. Situasi ini memicu banyak pertanyaan tentang proses pengadaan sertifikat dan peran Freddy sebagai komisaris kedua perusahaan tersebut.

Pengawasan hukum umum menunjukkan bahwa PT Intan Agung Makmur dan PT Cahaya Inti Sentosa muncul sebagai pemegang HGB pagar laut. Freddy Numberi, yang memiliki latar belakang militer dan karier panjang dalam pemerintahan, tercatat sebagai komisaris kedua perusahaan ini. Dalam konteks ini, penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa total 254 bidang tanah telah disertifikasi dengan HGB. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai legitimasi proses penerbitan sertifikat tersebut.

Freddy Numberi memiliki riwayat yang mencolok, dimulai dari karir militer hingga politik. Dia lahir pada tahun 1947 di Yapen Waropen, Papua Barat, dan menyelesaikan pendidikan militer di Akademi Angkatan Laut. Setelah pensiun dengan pangkat Laksamana Madya, dia berpartisipasi dalam berbagai posisi pemerintahan. Freddy juga pernah menjabat sebagai Gubernur Papua dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Selain itu, dia pernah bertugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta serta Menteri Perhubungan.

Perhatian terhadap kasus ini semakin meningkat seiring dengan temuan-temuan baru. Para aktivis lingkungan seperti Walhi menyoroti isu-isu terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan tata ruang. Pertanyaan-pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan sertifikat HGB menjadi topik hangat. Situasi ini menekankan pentingnya supervisi ketat dalam pengelolaan aset negara, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan kesejahteraan publik.

Dengan adanya informasi baru ini, diskusi tentang regulasi dan praktik pengelolaan sumber daya alam menjadi semakin relevan. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dalam proses administratif pemerintah dan memastikan bahwa semua kebijakan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.