Melangkah Menuju Ekonomi yang Lebih Kuat dan Inklusif

Kebijakan ini dirancang untuk menciptakan fondasi ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan, sambil memastikan bahwa dampaknya tetap berpihak pada kelompok rentan dan sektor-sektor vital.

Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Daya Beli

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menjelaskan bahwa penyesuaian PPN merupakan langkah tepat di tengah pemulihan ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendekatan fiskal dengan kompensasi berupa insentif yang efektif. Misalnya, barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum tetap bebas PPN. Ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang rentan.

Dengan adanya insentif ini, pemerintah berharap dapat mencegah penurunan konsumsi yang signifikan. Langkah-langkah perlindungan ini sangat penting dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Melalui skema PPN Ditanggung Pemerintah (DTP), sektor industri otomotif dan properti juga diharapkan dapat mengalami peningkatan permintaan.

Dukungan kepada Sektor Produktif dan UMKM

Penyesuaian PPN ini juga difokuskan pada penguatan sektor produktif seperti UMKM dan industri prioritas. Pengusaha kecil dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar akan dibebaskan dari PPN sebagai upaya konkret untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Selain itu, pemerintah memberikan subsidi bunga dan insentif PPh Pasal 21 bagi pekerja di sektor padat karya.

Berdasarkan analisis ekonomi, langkah ini tidak hanya mendukung sektor produktif tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional. Optimalisasi PPN berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat industri berorientasi ekspor. Dengan demikian, kebijakan ini membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian.

Meningkatkan Daya Saing Global

Dalam konteks daya saing global, kebijakan ini dapat memperkokoh struktur ekonomi Indonesia. Penetapan PPN yang selektif, misalnya pada barang dan jasa mewah, serta pemberian insentif bagi sektor produktif, memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat ekonominya. Kenaikan PPN hingga 12% memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mendorong ekonomi jangka panjang.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut, pemerintah perlu melakukan pengembangan industri bernilai tambah melalui hilirisasi, mendorong investasi hijau seperti kendaraan listrik, serta memperkuat integrasi UMKM ke dalam rantai pasok global. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kokoh, inklusif, dan berkelanjutan.

Mitigasi Risiko dan Persiapan Masyarakat

Co-Founder Tumbuh Makna (TMB), Benny Sufami, menyoroti pentingnya mitigasi risiko penurunan daya beli melalui program kesejahteraan dan pemberdayaan UMKM. Meski kenaikan PPN bertujuan positif, situasi saat ini memerlukan pemantauan cermat, terutama bagi kalangan menengah bawah. Masyarakat perlu memperkuat literasi keuangan dengan memprioritaskan pengeluaran penting dan mencari sumber pendapatan tambahan.

Tantangan terbesar ada di tiga bulan pertama sebagai masa transisi, di mana harga barang cenderung naik. Stimulus pemerintah di periode ini menjadi sangat penting. Masyarakat juga perlu mencari peluang diversifikasi pendapatan, sementara para investor disarankan menyesuaikan strategi sesuai dengan profil risiko masing-masing. Dengan persiapan yang baik, masyarakat dapat menghadapi perubahan ini secara optimis dan mendapatkan manfaat jangka panjang.