Jakarta, CNBC Indonesia – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengonfirmasi bahwa produk kebutuhan wanita seperti pembalut, tampon, dan menstrual cup tetap dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Meski beberapa negara telah menerapkan pembebasan atau tarif pajak lebih rendah, di Indonesia barang-barang ini masih masuk dalam daftar yang dikenakan PPN.

Beberapa Negara Sudah Menerapkan Pembebasan Pajak Atas Produk Sanitasi Menstruasi

Penetapan Tarif PPN atas Produk Sanitasi Menstruasi

Menurut penjelasan dari Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, produk menstruasi seperti pembalut dan tampon tidak termasuk dalam daftar barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 8 Tahun 1983 sttd UU HPP, barang-barang ini dikenakan PPN sebesar 11%. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% berlaku untuk semua barang dan jasa yang sebelumnya dikenakan PPN 11%, kecuali beberapa jenis barang kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng curah "Kita", tepung terigu, dan gula industri. Hal ini menunjukkan bahwa produk sanitasi menstruasi tetap akan dikenakan PPN yang lebih tinggi.

Kebijakan Pajak di Beberapa Negara

Di banyak negara, pemerintah telah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari produk sanitasi menstruasi. Misalnya, Australia, Korea Selatan, Malaysia, dan India telah menerapkan pembebasan pajak atas produk ini. Sementara itu, Jerman dan Vietnam memberlakukan tarif pajak lebih rendah sekitar 5%.Perbedaan kebijakan ini mencerminkan perhatian terhadap aksesibilitas dan kesejahteraan perempuan. Di negara-negara tersebut, langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dengan memberikan akses yang lebih mudah ke produk sanitasi menstruasi.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Tarif pajak yang lebih tinggi pada produk sanitasi menstruasi dapat berdampak signifikan pada ekonomi rumah tangga, terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah. Mengingat harga produk ini sudah cukup mahal, peningkatan PPN bisa membuatnya semakin sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat.Dalam konteks sosial, hal ini juga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan. Akses yang terbatas ke produk sanitasi menstruasi berkualitas dapat menyebabkan risiko kesehatan yang lebih besar, seperti infeksi dan ketidaknyamanan selama periode menstruasi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan ulang kebijakan pajak ini demi kesejahteraan masyarakat.

Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Akses

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk sanitasi menstruasi tetap terjangkau dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Salah satu caranya adalah melalui reformasi kebijakan pajak yang lebih progresif dan mendukung kesejahteraan perempuan.Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong produksi lokal produk-sanitasi menstruasi untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Langkah ini tidak hanya dapat membantu menurunkan harga, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri dalam negeri. Dengan demikian, kebijakan yang bijaksana dapat membawa manfaat langsung bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.