Dalam sebuah seminar yang berfokus pada swasembada pangan, Ketua Bidang Pertanian Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI), Ato Ismail, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemanfaatan 20 juta hektare hutan untuk cadangan pangan, energi, dan air. Rencana ini bertujuan untuk mencapai kemandirian pangan dan energi, sejalan dengan fokus Presiden Prabowo Subianto. Menurut Ato, Indonesia memiliki luas hutan yang signifikan, mencapai 125 juta hektar pada akhir tahun 2023. Seminar ini menghadirkan beberapa pembicara penting, termasuk Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dan anggota DPR Rokhmin Dahuri MS. Pembukaan lahan ini diperkirakan akan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp20.000 triliun. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

Detail Pemanfaatan Hutan untuk Cadangan Pangan dan Energi

Pada Jumat, 31 Januari 2025, dalam seminar bertajuk Swasembada Pangan yang diselenggarakan oleh MN KAHMI di Jakarta, Ato Ismail menyoroti potensi besar Indonesia dalam bidang pertanian dan agrobisnis. Menurutnya, pemanfaatan 20 juta hektare hutan dapat membantu negara mencapai swasembada pangan dan energi. Di hadapan para ahli dan pejabat tinggi, seperti Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi dan anggota Komisi IV DPR Rokhmin Dahuri MS, Ato menjelaskan bahwa pembukaan lahan ini berpotensi menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan baru melalui program hilirisasi agrobisnis. Selain itu, kebijakan ini juga dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp20.000 triliun dan memberikan kontribusi pajak sebesar Rp1.000 triliun bagi negara.

Ato menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. Untuk mengatasi kehilangan sawah yang mencapai 90.000 hektare per tahun, Ato menyarankan pembukaan lahan sawah baru yang dikelola oleh perusahaan swasta dengan subsidi terbatas. Terkait isu deforestasi, Ato menegaskan bahwa tanaman kelapa sawit mampu menyerap 57,2 ton karbon dioksida ekuivalen per hektare per tahun, berdasarkan laporan Mongabay tahun 2022. Ia juga menyoroti dampak positif investasi kelapa sawit, termasuk peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Sebagai rekomendasi, Ato mengusulkan alokasi 15% dari APBN untuk program swasembada pangan dan energi. Mantan Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Jafar Hafsah, juga mendukung pembukaan lahan hutan untuk pertanian, mengingat lahan pertanian yang semakin berkurang setiap tahunnya.

Dari perspektif seorang jurnalis, inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah dan organisasi sipil untuk mencapai kemandirian pangan dan energi. Meskipun ada tantangan, langkah-langkah strategis seperti ini dapat membawa manfaat signifikan bagi ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Namun, penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan adil, sehingga tidak merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.