Kabar terbaru mengenai pengejaran tersangka dugaan penyalahgunaan dana PT Investree Radika Jaya, Adrian Gunadi, menarik perhatian publik. Kepala Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam L. Tobing, menyampaikan bahwa Adrian saat ini berada di Qatar. Upaya pemulangan dan penangkapan Adrian menjadi prioritas utama pihak berwenang.

Penegakan Hukum untuk Perlindungan Masyarakat

Menurut informasi yang diperoleh, penyidik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Adrian sebagai tersangka tindak pidana sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga telah meminta Interpol melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menerbitkan red notice agar dapat mempermudah proses penangkapan. Setelah red notice diterbitkan, koordinasi antara kepolisian setempat di Qatar dan Polri akan dilakukan untuk menangkap dan memulangkan Adrian ke Indonesia.

Tongam L. Tobing mengimbau Adrian untuk kembali ke tanah air dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini penting untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan dan melindungi hak-hak masyarakat yang menjadi korban dari kasus ini. Pencabutan izin usaha Investree oleh OJK pada Oktober 2024 didasarkan pada pelanggaran ekuitas minimum dan ketentuan lainnya serta kinerja perusahaan yang memburuk, sehingga mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Latar Belakang Kasus Investree

Investree merupakan platform pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mendapatkan sanksi pencabutan izin usaha dari OJK. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Alasan pencabutan tersebut mencakup pelanggaran aturan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Pelanggaran ini tidak hanya merugikan investor tetapi juga mengganggu stabilitas sektor jasa keuangan secara keseluruhan.Adrian Gunadi, founder dan eks CEO Investree, sempat memberikan tanggapan terkait sanksi pencabutan izin usaha tersebut. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah menunggu suntikan modal dari investor Qatar dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Namun, hingga saat ini, upaya tersebut belum memberikan hasil yang konkret. Dalam pesan singkat yang diterima CNBC Indonesia pada pukul 02.46 WIB dini hari, Adrian mengaku sedang menunggu persetujuan dari Kementerian terkait untuk pencairan investasi Qatar. Meskipun demikian, ia tidak memberikan banyak informasi lebih lanjut.

Implikasi Hukum dan Langkah Selanjutnya

Pencabutan izin usaha Investree memiliki implikasi hukum yang luas, baik bagi perusahaan maupun individu yang terlibat. OJK menilai bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Proses hukum yang dijalani Adrian Gunadi akan menjadi contoh bagi para pelaku industri jasa keuangan untuk selalu mematuhi regulasi yang berlaku.Upaya pemulangan Adrian ke Indonesia menjadi langkah penting dalam rangka penegakan hukum. Koordinasi antara pihak berwenang di Indonesia dan Qatar akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa Adrian dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Publik juga diharapkan untuk tetap waspada dan melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana atau pelanggaran regulasi di sektor jasa keuangan.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Kasus Investree bukan hanya berdampak pada aspek hukum tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Banyak investor yang mengalami kerugian akibat penyalahgunaan dana oleh perusahaan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen dan pengawasan ketat terhadap praktik bisnis di sektor jasa keuangan.OJK terus berupaya meningkatkan regulasi dan pengawasan untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Edukasi kepada masyarakat tentang risiko investasi dan pentingnya memilih platform yang terpercaya menjadi prioritas. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga internasional seperti Interpol untuk mempercepat proses penegakan hukum lintas negara.