sightupdate

Pasar

Temuan OECD tentang Kepemilikan Surat Berharga Negara oleh Bank Indonesia

2024-11-28

Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam Survei Ekonomi OECD Indonesia edisi November 2024, ditemukan bahwa Bank Indonesia (BI) menjadi pemegang terbesar surat berharga negara (SBN). Pada periode 2020 - 2022, BI banyak membeli SBN sebagai bagian dari kebijakan berbagi beban. Namun, meskipun kebijakan itu berakhir pada 2023, porsi kepemilikan BI atas utang pemerintah masih sangat besar mencapai 28%. Pada awal 2019, porsi kepemilikan BI hanya 5%.OECD menganggap, sejak Maret 2021, BI menggantikan investor asing sebagai pemegang utama utang pemerintah. Kepemilikan oleh dana pensiun dan perusahaan asuransi juga meningkat sesuai kewajiban menyimpan minimal 30% aset dalam bentuk SBN.Kepemilikan surat utang negara oleh BI seharusnya turun karena pelunasan, tetapi tingkat kepemilikan tetap signifikan karena pembelian sekunder seperti Sertifikat Rupiah Bank Indonesia (SRBI). SRBI telah menarik investor asing, dengan kepemilikan investor asing sekitar 26% per Juni 2024.Hasilnya, kepemilikan neto BI atas SBN (tidak termasuk SBN yang dimiliki untuk operasi pasar terbuka) meningkat dari 16,1% pada September 2023 menjadi 21,4% pada Juni 2024, berbeda dengan kepemilikan bruto yang tidak berubah.OECD mengakui, berkurangnya kepemilikan asing menurunkan kerentanan Indonesia terhadap risiko rollover. Namun, saat BI mengurangi kepemilikan dan menarik likuiditas, kapasitas pasar untuk menyerap utang tambahan mungkin akan mengalami masalah jika investor asing tidak kembali menjadi pembeli setara.SRBI lebih dilirik investor dibandingkan SBN. Ini terbukti dengan meningkatnya kepemilikan investor asing terhadap SRBI. Hal ini juga mendorong bank-bank untuk menukar SBN jangka panjang dengan SRBI, membantu mendukung neraca keuangan dan cadangan devisa.

Temuan Ekonomi OECD tentang Kepemilikan BI di Pasar SBN

Pembelian SBN oleh BI pada Periode 2020 - 2022

Pada periode 2020 - 2022, BI secara aktif membeli surat berharga negara sebagai bagian dari kebijakan berbagi beban. Ini memberikan dampak signifikan pada porsi kepemilikan BI atas utang pemerintah.Dalam survei tersebut, jelas terlihat bagaimana BI memainkan peran penting dalam pasar SBN selama periode tersebut. Hal ini juga menunjukkan kebijakan keuangan yang diambil oleh BI.

Gantinya Investor Asing oleh BI sebagai Pemegang Utang Pemerintah

Sejak Maret 2021, BI mulai menggantikan investor asing sebagai pemegang utama utang pemerintah. Ini mengubah landasan ekonomi Indonesia dan mempengaruhi distribusi kepemilikan.OECD mengungkapkan bahwa perubahan ini tidak hanya mengubah posisi BI tetapi juga mempengaruhi kinerja pasar dan risiko keuangan di Indonesia.

Perubahan Kepemilikan Setelah Berakhirnya Kebijakan Berbagi Beban

Meski kebijakan berbagi beban telah berakhir pada 2023, porsi kepemilikan BI atas utang pemerintah masih tinggi. Hal ini menunjukkan kepekaan pasar terhadap perubahan kebijakan.OECD memantau perubahan ini dengan teliti dan memberikan analisis tentang dampaknya pada ekonomi Indonesia. Mereka juga memprediksi potensi masalah jika investor asing tidak kembali menjadi pembeli setara.