sightupdate

Pasar

Tentang Data BSSN di Situs Dark Web dan Upaya OJK

2024-11-26

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan ada 7 juta data dari 450 instansi di Indonesia yang tersebar di situs dark web. Sebagian 3% dari data tersebut terkait dengan sektor keuangan.

Urgency untuk Penguatan Industri Digital

Ketua Dewan Audit anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, sangat menegaskan pentingnya meningkatkan industri untuk membangun infrastruktur digital yang kuat dan aman. OJK sebagai regulator telah berusaha dengan berbagai peraturan untuk mendorong keamanan siber.

Pemerintahan Teknologi Informasi oleh Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum bertujuan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi oleh bank umum. Hal ini akan meningkatkan keamanan, efisiensi, dan kualitas pelayanan keuangan. Dengan peraturan ini, bank dapat memastikan bahwa sistem mereka aman dari ancaman siber.

Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-bank

Selain itu, ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.05/2021 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Non-bank. Hal ini penting untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dalam penggunaan teknologi informasi oleh lembaga jasa keuangan non-bank. OJK memastikan bahwa setiap lembaga memiliki sistem yang efektif untuk mengatasi risiko siber.

Upaya OJK untuk Meningkatkan GRC

OJK lebih lanjut mengajak para pelaku usaha jasa keuangan untuk meningkatkan Governance, Risk and Compliance (GRC). Hal ini tidak hanya akan membantu meningkatkan kualitas jasa keuangan tetapi juga menjadi langkah perlindungan bagi masyarakat. OJK berusaha untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki sistem yang baik untuk mengelola risiko dan memberikan layanan yang aman.OJK dengan berbagai upaya seperti peraturan-peraturan tersebut berusaha untuk mengatasi ancaman siber dan meningkatkan kualitas jasa keuangan. Hal ini penting bagi Indonesia untuk terus berkembang dalam era digital.