Di Jakarta, CNBC Indonesia, perhatian saat ini mendorong ke depan topik Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini terkait dengan rencana pemerintah untuk mengangkat PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025, sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasal 7 BAB IV Pajak Pertambahan Nilai UU HPP menyatakan bahwa tarif PPN naik dari 10% menjadi 11% mulai 1 April 2022, dan kemudian menjadi 12% pada 1 Januari 2025.

Definisi dan Karakteristik PPN

PPN atau value added tax (VAT) dikenal juga dengan istilah goods and services tax (GST). PPN adalah pajak tidak langsung yang disetor oleh pihak lain atau pedagang bukan penanggung pajak. Artinya, konsumen akhir sebagai penanggung pajak tidak langsung menyetorkan pajak tersebut. Saat pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengangkat PPN menjadi 11% pada 2022, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 69/PMK.03/2022 tentang PPh dan PPN atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial, PPN dikenakan bagi kegiatan layanan atau transaksi menggunakan uang elektronik karena termasuk jasa kena pajak.Dalam hal ini, pengenaan PPN tidak dihitung dari besarnya nominal transaksi. Misalnya, jika saldo di platform dompet digital Anda sebesar Rp1 juta, tidak dikenai PPN. Namun,一旦有交易使用该余额，才会征收 PPN。Pengenaan PPN dihitung dari biaya layanan yang muncul dari transaksi yang telah kita lakukan. Contohnya, pembayaran atas belanja sebesar Rp100.000 menggunakan saldo dompet digital atau uang elektronik disertai biaya layanan sebesar Rp5.000. Dalam transaksi itu, PPN 12% dihitung dari biaya layanan yang menyertai, yakni dari Rp 5.000. Jadi, besaran PPN dari transaksi tersebut adalah 12% dikalikan biaya layanan Rp5.000, yakni sebesar Rp600. Contoh lain, ketika Anda hendak membayar tagihan pembayaran menggunakan uang elektronik sebesar Rp500.000, kemudian ada biaya layanan sebesar Rp3.000. Lalu, PPN yang dikenakan adalah Rp3.000 dikalikan 12% alias Rp360.

Perubahan PPN dan Dampaknya

Kenaikan PPN menjadi 11% pada 2022 telah memberikan dampak pada berbagai sektor. Misalnya, dalam industri perbankan, kenaikan PPN dapat mengurangi keuntungan bank karena harus mengurangi harga produk atau jasa mereka untuk tetap bersaing. Namun, bagi sektor perdagangan elektronik, kenaikan PPN dapat mengurangi permintaan konsumen karena harga produk menjadi lebih mahal.Dalam industri perjalanan, kenaikan PPN juga dapat mengurangi keuntungan perusahaan perjalanan karena harus mengurangi harga tiket atau jasa mereka. Namun, bagi konsumen, kenaikan PPN dapat mengurangi daya beli mereka karena harga produk menjadi lebih mahal.

Perspektif Ekonomi dan PPN

Dalam konteks ekonomi, PPN merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah. Kenaikan PPN dapat memberikan tambahan pendapatan pemerintah, yang dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur, melayani masyarakat, atau mengurangi defisit fiskal. Namun, kenaikan PPN juga dapat mengurangi daya beli konsumen dan mengurangi aktivitas ekonomi.Dalam hal ini, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak PPN pada berbagai sektor ekonomi sebelum mengeluarkan peraturan untuk mengangkat PPN. Pemerintah juga perlu memberikan bantuan atau subsidi kepada sektor yang rentan terhadap kenaikan PPN untuk meminimalisir dampaknya pada masyarakat.

Perspektif Konsumen dan PPN

Untuk konsumen, kenaikan PPN dapat mengurangi daya beli mereka karena harga produk menjadi lebih mahal. Namun, konsumen juga perlu memahami bahwa PPN adalah bagian dari biaya produk atau jasa yang mereka beli. Konsumen perlu mempertimbangkan nilai yang mereka dapatkan dari produk atau jasa tersebut sebelum memutuskan untuk membelinya.Dalam hal ini, konsumen dapat mencari produk atau jasa yang tidak dikenai PPN atau dengan harga yang lebih murah. Konsumen juga dapat mempertimbangkan cara lain untuk melakukan transaksi, seperti menggunakan uang tunai atau kartu kredit, untuk mengurangi biaya PPN.