Pemerintah Bakal Setop Pembangunan Hotel di Destinasi Pariwisata Tak Berkelanjutan

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf RI), Sandiaga Uno mengumumkan rencana pemerintah untuk menerapkan moratorium atau penangguhan izin pembangunan hotel di Indonesia, terutama di daerah-daerah pariwisata yang dinilai sudah padat dan jenuh. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kualitas pariwisata di Tanah Air, termasuk di Bali bagian Selatan.

Menjaga Keseimbangan Antara Pembangunan dan Kelestarian

Penghentian Konversi Lahan Pertanian

Pemerintah berencana untuk menghentikan konversi lahan pertanian menjadi lahan komersial di destinasi-destinasi pariwisata yang sudah cukup padat. Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur pariwisata dan kelestarian lingkungan. Konversi lahan pertanian menjadi hotel, villa, maupun fasilitas pariwisata lainnya berpotensi mengganggu ekosistem dan kualitas lingkungan di destinasi tersebut.Dengan mempertahankan lahan pertanian, pemerintah berharap dapat menjaga keindahan alam, mengurangi kepadatan, serta memastikan destinasi pariwisata tetap nyaman bagi wisatawan. Kebijakan ini akan diterapkan di berbagai destinasi yang dinilai sudah terlalu padat, termasuk di Bali bagian Selatan.

Moratorium Pembangunan Hotel

Selain itu, pemerintah juga akan memberlakukan moratorium atau penangguhan izin pembangunan hotel di destinasi-destinasi pariwisata yang dinilai sudah cukup padat. Kebijakan ini khususnya akan ditujukan bagi hotel-hotel yang tidak memiliki aspek keberlanjutan dalam pembangunan dan pengelolaannya.Dengan adanya moratorium, pemerintah berharap dapat mengendalikan laju pertumbuhan akomodasi pariwisata yang berlebihan di destinasi-destinasi tertentu. Hal ini penting untuk menjaga kualitas lingkungan, kenyamanan, dan daya tarik destinasi pariwisata di Indonesia.

Menjaga Keseimbangan Antara Pembangunan dan Kelestarian

Kebijakan penghentian konversi lahan pertanian dan moratorium pembangunan hotel ini merupakan langkah pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur pariwisata dan kelestarian lingkungan. Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali dapat berdampak negatif pada kualitas destinasi dan kenyamanan wisatawan.Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk menerapkan langkah-langkah strategis guna memastikan bahwa pengembangan pariwisata di Indonesia berjalan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dengan begitu, destinasi-destinasi pariwisata di Tanah Air, termasuk Bali, dapat terus menjaga daya tarik dan kualitas bagi wisatawan.

Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

Sandiaga Uno menjelaskan bahwa kebijakan penghentian konversi lahan pertanian dan moratorium pembangunan hotel ini masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut bersama pemerintah. Ia menyatakan akan melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dalam pertemuan terbatas bersama Presiden Joko Widodo dalam beberapa hari ke depan.Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan komprehensif untuk menjaga kualitas pariwisata di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga akan memastikan bahwa kebijakan ini tidak bertentangan dengan target kunjungan wisatawan mancanegara yang telah ditetapkan sebelumnya.