Puluhan pekerja dari berbagai serikat buruh mengadakan demonstrasi di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta Selatan pada Kamis, 30 Januari 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap insiden penembakan brutal yang menewaskan lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perairan Malaysia. Demonstrasi ini menuntut keadilan dan perlindungan lebih baik bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Protes Terhadap Penembakan Brutal PMI di Perairan Malaysia

Pada hari yang sama, ratusan buruh berkumpul di Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Insiden penembakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu telah menewaskan satu orang dan melukai empat lainnya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk mendapatkan keadilan bagi korban dan meminta pemerintah Indonesia serta Malaysia untuk bertindak tegas.

Dalam aksi tersebut, buruh menuntut agar kasus ini segera diusut tuntas dan pelaku diproses hukum dengan transparan. Mereka juga mendesak pemerintah Indonesia untuk lebih proaktif dalam melindungi hak-hak pekerja migran. "Kami menuntut adanya hukuman berat bagi aparat Malaysia yang melakukan penembakan," ungkap Said Iqbal.

Selain itu, para demonstran menyerukan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap buruh migran. Pemerintah Malaysia diminta untuk menjamin keselamatan dan keamanan pekerja migran selama bekerja di negara tersebut. Demonstrasi ini juga mencakup aksi di Kantor Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Said Iqbal menambahkan bahwa aksi ini adalah bentuk solidaritas antara buruh Indonesia terhadap sesama pekerja yang mengalami ketidakadilan di luar negeri. Dia menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi semua pekerja migran.

Dari perspektif seorang jurnalis, aksi ini menggambarkan betapa pentingnya perlindungan hak-hak pekerja migran. Ini bukan hanya soal hukum dan keadilan, tetapi juga tentang martabat manusia. Pemerintah harus lebih aktif dalam memastikan bahwa setiap warganya mendapat perlindungan yang layak saat bekerja di luar negeri. Langkah-langkah konkret seperti ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi tenaga kerja internasional.