Sritex, perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara, telah resmi dinyatakan bangkrut. Dengan total liabilitas mencapai US$1,6 miliar atau sekitar Rp25,01 triliun, perusahaan ini menghadapi krisis utang yang menggunung. Namun, pemerintah Indonesia tampaknya bertekad untuk menyelamatkan raksasa industri ini, demi menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan ribuan lapangan kerja yang terancam.

Menjaga Denyut Nadi Industri Tekstil Indonesia

Prioritas Pemerintah: Mempertahankan Keberlangsungan Operasional Sritex

Dalam rapat kabinet terbatas yang dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga keberlangsungan operasional Sritex. Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa arahan Presiden adalah agar perusahaan tekstil raksasa ini tetap beroperasi, meskipun saat ini statusnya telah dinyatakan pailit.Pemerintah tampaknya memahami betul signifikansi Sritex bagi industri tekstil Indonesia. Sebagai pemain utama di sektor ini, kebangkrutan Sritex dapat menimbulkan dampak domino yang luas, mulai dari kehilangan lapangan kerja hingga terganggunya rantai pasokan. Oleh karena itu, upaya penyelamatan Sritex menjadi prioritas pemerintah saat ini.

Mencari Solusi Teknis untuk Mempertahankan Aktivitas Perdagangan

Meskipun Sritex telah dinyatakan pailit, pemerintah berupaya untuk memastikan aktivitas perdagangan, khususnya ekspor, tetap berjalan. Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Bea Cukai telah menyetujui agar impor dan ekspor Sritex dapat terus dilakukan, mengikuti skema yang pernah diterapkan di kawasan berikat di Jawa Barat.Langkah ini diharapkan dapat menjaga kelangsungan operasional Sritex dan mempertahankan aliran kas perusahaan, setidaknya untuk sementara waktu. Pemerintah juga sedang mengkaji berbagai opsi penyelamatan lainnya, termasuk kemungkinan keterlibatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/Eximbank) dan potensi dana talangan.

Menimbang Opsi Penyelamatan yang Tepat

Airlangga Hartarto mengakui bahwa pihaknya masih mengkaji kondisi terkini atas status kepailitan Sritex, yang saat ini asetnya sudah berada di tangan kurator. Hal ini berarti pemerintah harus berkoordinasi dengan kurator untuk menentukan langkah-langkah penyelamatan yang paling sesuai.Berbagai opsi penyelamatan, seperti talangan dana atau keterlibatan LPEI, masih dalam tahap pengkajian. Airlangga menegaskan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan semua alternatif yang tersedia untuk memastikan Sritex dapat kembali beroperasi dan mempertahankan ribuan lapangan kerja yang terancam.

Menjaga Stabilitas Industri Tekstil Indonesia

Selain upaya penyelamatan Sritex, pemerintah juga tampaknya memperhatikan dampak yang lebih luas terhadap industri tekstil Indonesia. Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah berharap aktivitas perdagangan, khususnya ekspor, dapat terus berjalan meskipun Sritex sedang menghadapi krisis.Langkah-langkah yang diambil, seperti persetujuan Bea Cukai untuk mempertahankan arus impor dan ekspor, menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas industri secara keseluruhan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa krisis yang menimpa Sritex tidak mengganggu kinerja sektor tekstil Indonesia di pasar global.Dengan berbagai inisiatif yang sedang dijalankan, pemerintah Indonesia tampaknya bertekad untuk menyelamatkan Sritex dan menjaga denyut nadi industri tekstil nasional. Keberhasilan upaya ini akan berdampak signifikan bagi ribuan pekerja Sritex, serta kelangsungan bisnis dan ekonomi Indonesia secara luas.