Peraturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di sektor industri elektronika, khususnya pendingin dan refrigerasi, menjadi sorotan utama. Organisasi Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia mengkritisi praktik perusahaan besar yang memanfaatkan celah aturan ini untuk mendapatkan akses ke proyek-proyek pemerintah. Meskipun tujuan awal dari kebijakan tersebut adalah untuk melindungi produk lokal dan mendorong pertumbuhan industri pendukung, ada kekhawatiran tentang penyalahgunaan aturan. Organisasi ini menyerukan pengawasan yang lebih ketat untuk menjaga integritas kebijakan.

Penguatan Pengawasan TKDN Diperlukan dalam Industri Pendingin Refrigerasi

Dalam suasana ekonomi yang dinamis, organisasi perusahaan pendingin refrigerasi di Indonesia, PERPRINDO, menyoroti isu penting terkait penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Di Jakarta, Wakil Ketua Umum PERPRINDO, Budi Mulia, mengekspresikan dukungan terhadap kebijakan TKDN yang bertujuan melindungi produk lokal dan mendorong penyerapan tenaga kerja. Namun, beliau juga mengidentifikasi adanya praktik tidak etis di mana perusahaan besar memanfaatkan aturan TKDN IK (Industri Kecil) untuk ikut serta dalam proyek-proyek pemerintah.

Budi Mulia menjelaskan bahwa hal ini dapat merusak persaingan yang sehat dan mengurangi manfaat yang seharusnya dirasakan oleh industri kecil. Untuk mengatasi masalah ini, PERPRINDO menyarankan penguatan pengawasan terkait penerapan TKDN. Ini akan memastikan bahwa semua perusahaan berkompetisi secara adil dan mendukung pertumbuhan industri nasional.

Dari perspektif seorang jurnalis, isu ini mengingatkan kita akan pentingnya regulasi yang kuat dan pengawasan yang efektif dalam mendukung industri lokal. Kebijakan seperti TKDN memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, namun hanya jika diterapkan dengan benar dan transparan. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif harus diambil untuk mencegah penyalahgunaan aturan dan memastikan keadilan bagi semua pelaku industri.