Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Yayasan Vihara Amurva Bhumi terkait sengketa lahan. Keputusan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum Dharmapala Nusantara Kevin Wu. Baginya, keputusan MA ini merupakan kado indah menjelang perayaan Imlek 2025. Konflik antara Vihara Amurva Bhumi dengan pihak swasta telah menjadi isu yang menarik perhatian luas. Dalam prosesnya, tidak hanya Pemprov Jakarta tetapi juga Presiden Joko Widodo dan Kementerian ATR/BPN turut membantu mediasi hingga akhirnya masalah tersebut dibawa ke tingkat tertinggi pengadilan.
Kevin Wu menyambut baik keputusan MA sebagai langkah maju dalam penegakan keadilan dan rasa aman bagi semua pihak. Menurutnya, hal ini memberikan pelajaran penting untuk menjaga keharmonisan di masyarakat. Dia juga menekankan bahwa keputusan ini merupakan tonggak penting dalam mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan tempat ibadah agama apa pun. "Semoga ini menjadi contoh baik agar tidak ada lagi kejadian yang meresahkan umat beragama maupun pengurus tempat ibadah di mana pun berada," ucapnya.
Selama proses mediasi, dugaan adanya mafia lahan terungkap ketika usia vihara mencapai ratusan tahun. Ini menambah kompleksitas konflik tersebut. Kevin melihat bahwa keputusan MA memberikan rasa keadilan dan kejelasan hukum. Penghargaan khusus diberikan kepada tim hukum Indra Gunawan dan tim, serta Kementerian Agama, terutama Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, Pembimas Suliarna, dan Penyelenggara Bimas Buddha Jakarta yang mendukung penyelesaian kasus ini. Mantan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antony beserta jajarannya juga mendapatkan ucapan terima kasih atas perhatian besar terhadap perkara ini.
Keputusan MA ini diharapkan menjadi langkah penting untuk memperkuat keadilan dan toleransi di Indonesia. Setiap umat beragama harus dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan damai tanpa khawatir akan sengketa lahan atau gangguan lainnya. Putusan No 4010 K/Pdt/2024 yang dikeluarkan MA pada 14 November 2024 menegaskan posisi hukum Vihara Amurva Bhumi dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.