Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemerintah untuk menertibkan masalah tenaga kerja antara Indonesia dan Malaysia. Setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Kuala Lumpur pada Senin (27/1/2025), kedua negara menyepakati berbagai langkah peningkatan kerja sama termasuk penyelesaian isu ketenagakerjaan. Hal ini terutama relevan setelah insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal oleh agensi maritim Malaysia, yang menewaskan satu orang dan melukai empat lainnya.

Dalam upaya memperkuat hubungan bilateral, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penertiban masalah ketenagakerjaan. Insiden tragis yang terjadi di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025), menjadi salah satu pemicu diskusi mendalam tentang perlindungan PMI. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) menembak lima WNI yang diduga melakukan perjalanan ilegal, menimbulkan keresahan dan kebutuhan untuk tindakan konkret dari kedua pihak.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), telah menyelidiki insiden tersebut. Wakil Menteri Christina Aryani menjelaskan bahwa korban tidak membawa dokumen identitas, sehingga sulit untuk mengidentifikasi mereka. Investigasi sedang berlangsung dengan bantuan atase polisi di KBRI Kuala Lumpur. Biasanya, para PMI ilegal menggunakan jalur Sumatera, seperti Medan atau Tanjung Balai, untuk memasuki atau meninggalkan Malaysia.

Kedua negara sepakat bahwa peningkatan kerja sama di bidang ketenagakerjaan sangat diperlukan. Langkah-langkah konkret akan diambil untuk memastikan bahwa pekerja migran dapat bekerja secara legal dan aman, serta mencegah insiden serupa di masa depan. Dengan demikian, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi pekerja migran dan memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara.