Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat Indonesia digegerkan oleh sebuah kebijakan yang diusulkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala BGN, Dadan Hindayana, membuka kemungkinan untuk memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini menimbulkan beragam reaksi dari publik, mulai dari kritik hingga usulan agar keluarga Dadan menjadi subjek percobaan. Diskusi ini menggugah perdebatan tentang efektivitas dan penerimaan masyarakat terhadap ide inovatif ini.

Perspektif Publik Terhadap Kebijakan Serangga sebagai Menu MBG

Di ibukota negara, Jakarta, pada pertengahan bulan Januari 2025, sejumlah warganet mengungkapkan ketidakpuasan mereka melalui media sosial. Mereka merasa bahwa penggunaan serangga sebagai sumber protein dalam program MBG adalah langkah yang kontroversial. Beberapa netizen menyarankan agar Dadan Hindayana dan keluarganya mencoba menu tersebut terlebih dahulu. Salah satu komentar menyatakan bahwa jika dana untuk program makan bergizi gratis tidak tersedia, lebih baik batalkan saja daripada memberikan serangga kepada siswa sekolah.

Banyak pihak juga mempertanyakan anggaran program MBG, dengan argumen bahwa jika dana memadai, tidak perlu mempertimbangkan serangga sebagai alternatif. Namun, Dadan Hindayana menjelaskan bahwa serangga dapat menjadi sumber protein yang efektif dan layak dipertimbangkan, terutama di daerah-daerah tertentu yang memiliki potensi serangga sebagai bahan makanan tradisional.

Beberapa akun di platform X mengkritik pendekatan ini, menilai bahwa pejabat harus ikut mencicipi menu serangga sebelum mempromosikannya secara luas. Ini mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan standar gizi yang seharusnya.

Terlepas dari kontroversi, diskusi ini menunjukkan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan seperti ini memerlukan penjelasan mendalam dan edukasi yang cukup untuk memastikan penerimaan yang luas.

Sebagai jurnalis, saya melihat bahwa isu ini mengajarkan kita tentang pentingnya mempertimbangkan perspektif masyarakat dalam setiap kebijakan publik. Transparansi dan komunikasi yang efektif sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.