Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak termasuk dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Hal ini disebabkan KUR merupakan kredit program yang masih berjalan saat ini.

Solusi Pemutihan Utang UMKM Demi Mendukung Pemulihan Ekonomi

Kredit yang Dapat Dihapus Buku dan Hapus Tagih

Sunarso menjelaskan bahwa PP tersebut mengatur kredit-kredit macet yang boleh dihapus buku dan hapus tagih adalah yang berupa kredit bank atau lembaga pembiayaan BUMN yang program kreditnya sudah berakhir. Kredit yang dapat dihapus adalah KUT, KUM LTA, KIK KMKP, dan KCK.Namun, Sunarso menegaskan bahwa KUR tidak memenuhi kriteria tersebut karena merupakan kredit program yang masih berjalan saat ini. Ia tidak ingin menafsirkan lebih lanjut mengenai hal ini agar tidak menimbulkan moral hazard di kalangan peminjam.

Persyaratan Kredit Macet yang Dapat Dihapus

Sunarso menekankan bahwa agar tidak menimbulkan moral hazard, kredit macet yang dapat dihapus tagih adalah yang sudah macet selama setidaknya 5 tahun dan telah dilakukan restrukturisasi dan penagihan secara maksimal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa upaya penyelamatan telah dilakukan secara optimal sebelum melakukan penghapusan.

Mencari Solusi Pemutihan Utang UMKM

Sunarso menyorot kemungkinan para peminjam UMKM tidak mengenal upaya restrukturisasi. Untuk mengatasi hal ini, ia mengatakan pihaknya akan mencari solusi untuk melakukan pemutihan utang UMKM. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi dan mendukung keberlangsungan usaha UMKM.Dengan adanya kebijakan penghapusan piutang macet UMKM, BRI berharap dapat memberikan ruang bagi UMKM untuk bangkit dan berkembang kembali, terutama di sektor-sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Upaya ini diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.