Masa jabatan mantan Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad di era Orde Baru telah menjadi simbol integritas dan keberanian dalam administrasi pemerintahan. Dikenal sebagai sosok yang tidak mudah terpengaruh oleh suap dan selalu menjunjung tinggi prinsip kejujuran, Mar’ie meninggalkan warisan yang patut diteladoni. Dia juga dikenal dengan gelar "Mr Clean" karena sikapnya yang bersih dan lurus. Kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Kementerian Keuangan baru-baru ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan standar etika yang tinggi dalam institusi publik.
Berkaca pada masa kepemimpinan Mar’ie, petugas keuangan modern dapat belajar banyak tentang pentingnya integritas dan profesionalisme. Selama menjabat, Mar’ie berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pegawai bekerja sesuai aturan dan hukum yang berlaku. Dia tak segan mengambil tindakan keras terhadap pelanggaran etika, termasuk memberikan sanksi kepada ribuan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti bersalah.
Mar’ie juga menunjukkan ketegasannya melalui beberapa insiden penting. Salah satunya adalah ketika dia secara langsung mendatangi kediaman Presiden Soeharto untuk mengukur luas rumahnya guna keperluan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ini menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan ketaatan pajak, bahkan hingga ke level tertinggi negara. Sikapnya ini menjadi contoh nyata bagaimana seorang pemimpin harus berani dan jujur dalam menegakkan hukum.
Selain tindakan-tindakan tegasnya, Mar’ie juga memiliki beberapa cerita inspiratif yang bisa menjadi pelajaran bagi generasi penerus. Salah satu cerita tersebut adalah ketika dia menolak cek senilai Rp400 juta yang ditawarkan sebagai bonus oleh staf perusahaan BUMN kehutanan di Sumatera. Insiden ini menunjukkan bagaimana dia tetap teguh pada prinsip-prinsipnya, meskipun dihadapkan pada godaan finansial.
Cerita lainnya adalah ketika dia mengunjungi rumah Presiden Soeharto untuk tujuan pengukuran PBB. Tindakan ini bukan hanya menunjukkan dedikasi Mar’ie terhadap kepatuhan pajak, tetapi juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan. Semua ini menjadi bukti konkret bahwa integritas dan kejujuran harus menjadi prioritas utama bagi setiap pejabat publik, terlepas dari posisi atau status mereka.