Pemerintah India berencana untuk menindak tegas para pedagang makanan yang tidak menjaga kebersihan dalam menjual kuliner. Tindakan ini diambil setelah beredarnya video di media sosial yang menunjukkan adanya pedagang yang meludahi makanan dan mencampurkan urin ke dalam masakan. Pemerintah akan memberlakukan denda hingga Rp19 juta bagi para pedagang yang terbukti melakukan tindakan tidak higienis tersebut.

Menjaga Keamanan Pangan, Prioritas Utama Pemerintah India

Denda Besar dan Ancaman Penjara Bagi Pedagang Jorok

Pemerintah dua negara bagian di India, Uttarakhand dan Uttar Pradesh, yang dikuasai oleh Partai Bharatiya Janata (BJP), telah mengumumkan rencana untuk memberlakukan hukuman denda dan penjara bagi para pedagang yang mencemari makanan dengan ludah, urin, dan kotoran. Di Uttarakhand, pedagang yang terbukti melakukan tindakan tidak higienis akan dikenakan denda hingga 100.000 rupee atau sekitar Rp18,7 juta. Sementara itu, Uttar Pradesh berencana untuk memperkenalkan undang-undang yang ketat untuk menangani masalah ini.Selain denda, pemerintah Uttarakhand juga akan memerintahkan polisi untuk memverifikasi staf hotel dan memasang kamera CCTV di dapur. Di Uttar Pradesh, Kepala Menteri Yogi Adityanath menyatakan bahwa polisi harus memverifikasi setiap karyawan untuk menghentikan insiden terkait makanan yang tidak higienis. Negara ini juga berencana untuk mewajibkan pusat makanan untuk menampilkan nama-nama pemiliknya.Lebih lanjut, koki dan pelayan di hotel dan restoran akan diperintahkan untuk mengenakan masker dan sarung tangan, serta memasang kamera CCTV. Adityanath juga berencana untuk membawa dua tata cara yang akan menghukum meludah makanan dengan penjara hingga 10 tahun.

Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah

Meskipun pemerintah India berdalih bahwa tindakan tegas ini diperlukan untuk menjaga keamanan pangan, namun para pemimpin oposisi dan ahli hukum telah mempertanyakan kemanjuran undang-undang ini. Mereka menuduh bahwa undang-undang ini dapat disalahgunakan untuk memfitnah komunitas tertentu, khususnya umat Muslim.Para pemimpin oposisi di dua negara yang diperintah oleh BJP juga telah mengkritik arahan baru tersebut. Mereka berpendapat bahwa undang-undang ini dapat digunakan untuk menargetkan umat Islam dan pemerintah dituding bakal menggunakan perintah itu untuk pengalihan dari isu utama di India, seperti pengangguran dan inflasi meroket.Surat kabar India, Express, juga mengkritik tata cara yang diusulkan oleh Negara Uttar Pradesh, menyebut bahwa mereka "bertindak sebagai peluit anjing [sektarian] komunal yang memangsa gagasan mayoritas tentang kemurnian dan polusi, serta menargetkan minoritas yang sudah tidak aman".

Keamanan Pangan, Tantangan Besar di India

Keamanan pangan memang menjadi perhatian utama di India. Menurut prediksi keamanan pangan dan otoritas standar (FSSAI), makanan yang tidak aman menyebabkan sekitar 600 juta infeksi dan 400 ribu kematian setiap tahun. Berbagai alasan di balik keamanan pangan yang buruk di India, antara lain penegakan hukum keamanan pangan yang tidak memadai dan kurangnya kesadaran masyarakat.Selain itu, dapur sempit, peralatan kotor, air yang terkontaminasi, praktik transportasi, dan penyimpanan yang tidak tepat juga disebut sebagai masalah dari keamanan pangan di India. Oleh karena itu, pemerintah India merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas dalam menjaga keamanan pangan di negara tersebut.Namun, kebijakan yang diambil pemerintah India ini menuai kritik dari berbagai pihak, yang khawatir bahwa undang-undang ini dapat disalahgunakan untuk tujuan politik dan memfitnah komunitas tertentu. Pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat dan tetap fokus pada upaya menjaga keamanan pangan secara menyeluruh.