sightupdate

Pasar

Penandatanganan Kerja Sama Kementerian BUMN dengan BPOM untuk UMKM

2024-11-26

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah melakukan penandatanganan kerja sama yang sangat penting dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini bertujuan untuk membantu program pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa pemerintah harus saling mendukung dan menopang agar visi beliau dapat tercapai. "Pemerintahan Pak Prabowo-Gibran itu jelas bagaimana kita di semua kementerian harus saling mendukung, menopang untuk bisa menyelesaikan visi beliau, karena kita semua pembantu beliau untuk memastikan program ini konkret," katanya di kantor BPOM, Selasa (26/11).

Pengertian Kerja Sama

Erick menjelaskan bahwa kesepakatan kerja sama ini akan memudahkan UMKM dapat tumbuh dan berkembang. Kementerian BUMN sendiri memiliki program yang sudah berjalan secara kontinu. "Jadi bukan program yang berjalan karena pergantian siapa direksinya atau menterinya, tetapi kita memastikan sebuah program yang kontinu," ucapnya.

Hubungan dengan Sektor Pangan

Erick menyebut bahwa kerja sama dengan BPOM diperlukan lantaran 90% UMKM saat ini bergerak di sektor pangan. Program pertama ke depan yang akan dilakukan terkait semua UMKM sektor pangan dapat tersertifikasi. Selanjutnya, akan berlanjut pada program selanjutnya seperti misalnya pada tahap lanjutan yaitu program PNM Mekar. "Ibu-ibu di desa-desa yang mendapat pinjaman Rp 1 sampai 5 juta yang jumlahnya 21,2 juta," sebutnya.

Data Pelaku UMKM

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan, berdasarkan data statistik ada 61 juta pelaku usaha UMKM. Kemudian dari data tersebut ada 117 juta penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya di UMKM. Sementara, berdasarkan data Kementerian Koperasi, ada sebanyak 4,3 juta UMKM itu yang bekerja di bidang pangan, olahan, siap saji, dan sebagainya. Kemudian dari bidang yang hubungannya dengan kosmetik, obat tradisional, supplement yang jumlahnya sangat besar karena obat asli Indonesia itu ada 17.200 jenis. Dari jumlah total 4,3 juta yang langsung beririsan dengan tugasnya badan pengawas obat dan makanan, pelaku usaha yang terregistrasi itu baru 60,000. "Jadi sangat banyak yang kita perlu kerjakan untuk bagaimana UMKM-UMKM yang jumlahnya jutaan ini bisa terregistrasi juga di Badan BPOM, kenapa Karena ini penting untuk ekonomi supporting nasional kita," sebutnya.

Program BUMN untuk UMKM

Dalam mendorong bisnis pelaku usaha UMKM, saat ini pihaknya telah meminta seluruh BUMN dengan tender di bawah Rp15 miliar itu harus dikerjakan oleh UMKM. "Tidak boleh ada keluarga direksinya, anak cucu, perusahaan maupun yayasan," tegasnya. Program tersebut sudah berjalan hampir 5 tahun dan sudah ada 50.000 UMKM yang masuk ke dalam ekosistem ini. "Bagaimana kita jadi negara mandiri dan kita juga memastikan UMKM kita punya fondasi yang jelas baik tadi sertifikat, pendanaan, market, dan lain-lainnya," tuturnya.

Peningkatan Status UMKM

Menurutnya, jika makanan olahan ini dikembangkan menjadi kemasan steril yang bisa dipasarkan ke berbagai negara, tentu bisa meningkat statusnya. "Dari awalnya cuma bisa dijual di sekitar rumahnya, dia bisa jual ke berbagai kota, bahkan bisa diekspor. Itu contoh kalau makanan," pungkasnya.Dalam keseluruhan, kedua belah pihak dapat melakukan pembinaan untuk komunikasi informasi dan edukasi kepada UMKM mulai dari kota sampai desa melalui kerja sama ini. "Karena mulai Pak Erick seluruh siklus pangan olahan ataupun obat-obatan dari hulu sampai hilirnya di Badan POM sertifikasinya. Nah kita mau bertekad melakukan mempermudah disertifikasinya itu," ucapnya.