BANDUNG – Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, mengungkapkan keheranannya saat mengetahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memiliki utang sebesar Rp3,4 triliun kepada pemerintah pusat. Salah satu proyek yang mendapat dana dari utang ini adalah pembangunan Masjid Al-Jabbar di Gedebage, Kota Bandung.

Utang Pemprov Jabar: Tantangan Besar bagi Pembangunan Regional

Mengungkap Realitas Keuangan

Dalam sebuah rapat penting dengan pejabat-pejabat Pemprov Jabar, Dedi Mulyadi mendapatkan informasi mengejutkan tentang beban utang provinsi. Potongan video rapat tersebut diunggah di akun Instagram resmi Dedi pada Kamis (30/1/2025). Awalnya, Dedi bertanya apakah ada kewajiban pembayaran utang kepada pemerintah pusat. Salah satu peserta rapat menjelaskan bahwa ada Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dipinjam pada tahun 2021. Dedi merasa terkejut karena ia tidak pernah meminjam secara langsung namun harus menanggung beban tersebut.Pada kesempatan itu, Dedi menyadari bahwa utang PEN digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur di Jawa Barat. Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan jalan, sistem pengairan, pengolahan air limbah, permukiman, ruang terbuka hijau, sarana ibadah, dan revitalisasi pasar. "Masjid Al Jabbar juga dibangun dari dana pinjaman?" tanya Dedi. Peserta rapat mengonfirmasi bahwa Masjid Al-Jabbar termasuk dalam proyek yang mendapat dana dari utang tersebut. Dedi mengangguk, menerima informasi tersebut sebagai tanggung jawab pemerintah.

Pembayaran Utang: Strategi dan Tantangan

Salah satu peserta rapat menjelaskan bahwa utang pokok sebesar Rp3,4 triliun dapat dicicil selama lima tahun ke depan. Perhitungan menunjukkan bahwa Jawa Barat wajib membayar cicilan sebesar Rp566 miliar per tahun hingga 2028. Sisanya, sebesar Rp211 miliar, akan dibayarkan pada tahun 2029. Ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam mengatur anggaran dan prioritas pembangunan. Strategi pembayaran utang ini memerlukan perencanaan matang dan komitmen kuat dari semua pihak terkait. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk pembayaran utang tetap efektif dan transparan. Selain itu, upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi kunci untuk memperkuat kemampuan finansial Jawa Barat dalam mengelola utang ini.

Dampak pada Pembangunan Infrastruktur

Utang PEN yang digunakan untuk membangun infrastruktur di Jawa Barat memiliki dampak signifikan pada pembangunan regional. Proyek-proyek seperti pembangunan jalan dan pengairan telah meningkatkan konektivitas antar wilayah, memudahkan mobilitas dan perdagangan. Pengolahan air limbah dan pembenahan permukiman juga turut meningkatkan kualitas hidup masyarakat.Namun, beban utang yang besar ini juga menimbulkan pertanyaan tentang prioritas pembangunan di masa depan. Apakah pemerintah akan lebih fokus pada pelunasan utang atau melanjutkan proyek-proyek baru? Jawaban atas pertanyaan ini sangat penting untuk menentukan arah pembangunan Jawa Barat ke depan. Dedi Mulyadi sendiri harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan baik manfaat jangka panjang maupun risiko keuangan yang ada.

Tanggung Jawab dan Komitmen Pemerintah

Meskipun utang ini merupakan warisan dari periode sebelumnya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah yang harus dipenuhi. Dia menegaskan bahwa pemerintah akan berkomitmen untuk membayar utang tersebut secara bertanggung jawab dan transparan. Untuk mencapai hal ini, pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana PEN. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dipinjam digunakan sesuai tujuan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan stakeholder lainnya untuk mencari solusi terbaik dalam mengelola utang ini.

Masa Depan Jawa Barat: Menyeimbangkan Utang dan Pembangunan

Masa depan Jawa Barat ditentukan oleh bagaimana pemerintah mengelola utang ini sambil tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Dedi Mulyadi menekankan pentingnya keseimbangan antara pelunasan utang dan inisiatif pembangunan baru. Dia berharap bahwa dengan strategi yang tepat, Jawa Barat dapat terus maju tanpa mengorbankan stabilitas keuangan jangka panjang.Upaya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta. Melalui kolaborasi yang kuat, Jawa Barat dapat mengatasi tantangan utang ini dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah.