Prestasi pemerintahan dalam bidang kepemilikan tanah menjadi sorotan akhir-akhir ini. Seorang tokoh dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo, mengungkapkan apresiasinya terhadap pencapaian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada masa kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo. Dalam cuitannya, Sigit menyoroti peningkatan signifikan dalam jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan. Sebelum tahun 2015, hanya sekitar 46 juta bidang tanah dari total 126 juta yang telah bersertifikat, dengan laju penerbitan sekitar 500 ribu sertifikat setiap tahunnya. Namun, di bawah kepemimpinan Jokowi, proses ini mempercepat hingga mencapai 6-7 juta sertifikat per tahun.

Kebijakan ini membawa dampak positif bagi masyarakat luas. Peningkatan jumlah sertifikat tanah yang diterbitkan tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan properti, tetapi juga melindungi hak-hak warga negara. Total 101 juta sertifikat telah diselesaikan, memberikan rasa aman dan perlindungan kepada pemilik tanah. Meskipun demikian, Sigit juga menyampaikan kritik terhadap mereka yang meragukan efektivitas kementerian tersebut, khususnya terkait isu tertentu di Tangerang. Menurutnya, pandangan negatif ini sering kali didasarkan pada narasi palsu yang dibangun oleh para kritikus.

Berkat upaya pemerintah, masyarakat mendapatkan manfaat nyata dalam bentuk kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan tanah. Prestasi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang efektif dan berdampak langsung. Hal ini juga menegaskan pentingnya kerja keras dan dedikasi dalam mencapai tujuan nasional demi kemajuan bersama.