Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Indonesia Social Insight (IDSIGHT), publik memberikan penilaian yang sangat rendah terhadap sejumlah menteri. Salah satu yang paling mencolok adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang mendapatkan kritik tajam dari masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa hampir 80% responden memberikan penilaian negatif terhadap kinerjanya. Hal ini disusul oleh beberapa menteri lain yang juga mendapat penilaian kurang memuaskan, seperti Budi Arie Setiadi dan Natalius Pigai. Survei ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan kinerja para pejabat tersebut.

Berdasarkan laporan dari IDSIGHT, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menjadi figur yang paling banyak dikritisi. Penelitian yang dilakukan pada awal tahun 2025 menunjukkan bahwa 78,8% responden merasa tidak puas dengan kinerjanya. Masalah utama yang muncul berasal dari proses transisi pembentukan kementerian baru, di mana Satryo dituduh sebagai pemimpin yang arogan dan semena-mena. Demonstrasi aparatur sipil negara (ASN) yang menuntut hak-hak mereka turut memperburuk citra Satryo. Selain itu, masalah tunjangan kinerja (tukin) yang tertunda juga menjadi salah satu faktor penyebab penilaian negatif yang tinggi.

Kondisi serupa juga dialami oleh Budi Arie Setiadi, yang mendapat penilaian buruk sebesar 71,6%. Mantan menteri ini dinilai bertanggung jawab atas peredaran judi online yang masih marak. Meskipun telah berganti posisi ke Kementerian Koperasi, namanya tetap menjadi sorotan publik karena perannya dalam masalah ini. Situasi ini dipertegas oleh posisinya sebagai ketua umum relawan Projo, yang membuatnya mendapat kritik lebih lanjut dari kelompok yang kontra terhadap politik Jokowi.

Beberapa menteri lainnya juga tidak luput dari kritik. Misalnya, Menteri HAM Natalius Pigai mendapat penilaian negatif sebesar 68,5%, sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendapat 65,2%. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto serta Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait masing-masing mendapat penilaian 57,8% dan 55,2%. Penilaian-penilaian ini mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap berbagai aspek kinerja pemerintahan.

Hasil survei ini mengungkapkan adanya ketidakpuasan yang signifikan dari masyarakat terhadap kinerja para menteri. Isu-isu seperti kepemimpinan yang kontroversial, masalah tunjangan ASN, dan peredaran judi online menjadi titik fokus kritik. Langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki hubungan dengan publik tampaknya menjadi hal yang mendesak bagi para menteri yang mendapat penilaian rendah.