Pernyataan kuat dari pemerintah Yordania menegaskan sikap mereka terkait masalah Palestina. Menteri Luar Negeri Ayman Safadi, dalam sesi parlemen, menyampaikan bahwa setiap diskusi tentang tanah air alternatif bagi rakyat Palestina tidak dapat diterima dan akan ditentang dengan segala cara yang ada. Safadi mengungkapkan pandangan Raja Abdullah II yang jelas: Yordania adalah untuk orang Yordania, Palestina untuk orang Palestina, dan penyelesaian konflik Palestina harus berada di wilayah Palestina sendiri.

Sikap tegas ini muncul sebagai respons terhadap seruan Presiden AS Donald Trump untuk "membersihkan" Jalur Gaza dan memindahkan penduduknya ke negara-negara tetangga. Trump mendeskripsikan Gaza sebagai area yang perlu dibongkar. Namun, baik Amman maupun Kairo telah mengeluarkan pernyataan keras yang menolak rencana pemindahan warga Palestina dari tanah asal mereka. Liga Arab juga menegaskan bahwa upaya pengusiran orang Palestina, baik melalui pemukiman kembali atau aneksasi, telah gagal di masa lalu dan tidak akan berhasil di masa depan.

Berbagai negara dan organisasi internasional telah menyuarakan keprihatinan mereka atas situasi kemanusiaan di Gaza. Serangan militer baru-baru ini telah menyebabkan kerusakan besar dan korban jiwa yang sangat tinggi, termasuk banyak wanita dan anak-anak. Pengadilan Kriminal Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Situasi ini mencerminkan pentingnya dialog damai dan solusi diplomatik yang berkelanjutan untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.