Pernyataan kontroversial dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengejutkan dunia internasional. Dalam wawancara dengan stasiun televisi lokal, ia mengusulkan ide pembentukan negara Palestina di Arab Saudi sebagai ganti normalisasi hubungan antara kedua negara. Pernyataan ini mendapat respons cepat dari pemerintah Arab Saudi yang menegaskan sikapnya terkait hak-hak Palestina. Netanyahu juga membahas tiga alasan utama di balik pandangannya dan merujuk pada negosiasi rahasia selama tiga tahun antara kedua negara.

Kritik terhadap Ide Pembentukan Negara Palestina di Arab Saudi

Dalam wawancara tersebut, Netanyahu menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap permintaan Arab Saudi untuk membentuk negara Palestina sebagai syarat normalisasi. Ia menyarankan agar Arab Saudi mempertimbangkan pendirian negara Palestina di wilayah mereka sendiri. Alasan pertama yang disebutkan adalah luasnya wilayah Arab Saudi. Menurut Netanyahu, kerajaan tersebut memiliki cukup ruang untuk menerima penduduk Palestina.

Meskipun Netanyahu mencoba meyakinkan publik bahwa ide ini dapat bekerja, banyak pengamat menilai saran ini tidak realistis dan berpotensi menimbulkan konflik baru. Selain itu, Arab Saudi telah secara tegas menolak gagasan tersebut. Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi menegaskan kembali posisi mereka yang mendukung pembentukan negara Palestina yang mandiri dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Hal ini bertentangan langsung dengan apa yang diusulkan oleh Netanyahu.

Alasan di Balik Penolakan dan Tantangan yang Dihadapi

Selain masalah wilayah, Netanyahu juga menyatakan kekhawatiran tentang potensi ancaman keamanan yang mungkin ditimbulkan oleh pembentukan negara Palestina. Ia merujuk pada situasi di Jalur Gaza yang dipimpin Hamas sebagai contoh negatif. Menurutnya, situasi tersebut menunjukkan risiko yang mungkin timbul jika sebuah negara Palestina didirikan. Netanyahu berpendapat bahwa perdamaian dengan Arab Saudi tetap mungkin dicapai tanpa syarat tersebut.

Netanyahu juga mengklaim bahwa Israel telah menjalin diskusi rahasia dengan Arab Saudi selama tiga tahun terakhir. Namun, pernyataan ini dibantah oleh otoritas Arab Saudi yang menegaskan bahwa normalisasi hanya dapat dilakukan setelah solusi dua negara diterapkan. Respons cepat dari pihak Arab Saudi menunjukkan betapa serius mereka dalam mendukung hak-hak Palestina. Situasi ini menyoroti kompleksitas hubungan regional dan tantangan yang harus diatasi untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.