Pada Jumat, 17 Januari 2024, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengadakan pertemuan penting dengan sejumlah bank terkemuka di Indonesia. Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk mempercepat pembangunan layanan perbankan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yang bertujuan mendukung kebutuhan warga yang akan berpindah ke Nusantara. Pertemuan ini melibatkan beberapa bank besar seperti BRI, Mandiri, BNI, Bankaltimtara, BTN, dan BCA. Proses ini ditargetkan untuk dimulai pada kuartal pertama tahun 2026, dengan harapan dapat mendorong pelayanan perbankan yang efisien.
Dalam suasana hangat di Jakarta, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa persiapan sarana dan prasarana di Ibu Kota Nusantara telah rampung. Presiden Republik Indonesia telah memberikan arahan untuk memulai kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN pada tahun 2028. Mulai Januari 2025, tim akan memetakan lokasi-lokasi untuk memulai pembangunan infrastruktur jalan.
Basuki juga menekankan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana perpindahan ibu kota dalam forum internasional G20. Selain itu, Presiden dan DPR telah menyetujui status baru Jakarta sebagai Daerah Khusus (DK). Pembangunan Masjid Negara di IKN juga direncanakan pada tahun 2025. Menteri Pekerjaan Umum telah mengonfirmasi bahwa Presiden akan mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, menjadi tonggak sejarah penting bagi pemerintahan Republik Indonesia.
Harapannya, pertemuan ini dapat mempercepat realisasi investasi sektor perbankan di IKN serta menciptakan ekosistem perekonomian yang inklusif bagi pengembangan Ibu Kota Negara yang modern.
Dari sudut pandang seorang jurnalis, pertemuan ini merupakan langkah signifikan dalam upaya membangun infrastruktur yang mendukung transisi ke IKN. Dengan dukungan dari bank-bank terkemuka, proses ini diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Ini bukan hanya tentang membangun gedung-gedung baru, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di IKN. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.