Pada tanggal 10 Januari 2025, PT Pos Indonesia (Persero) mengadakan upacara pencatatan perdana sukuk ijarah berkelanjutan sebesar Rp1 triliun. Acara ini menandai langkah penting bagi perusahaan dalam mendapatkan dana untuk pengembangan infrastruktur dan memenuhi kebutuhan modal kerja. Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk pelunasan utang, belanja modal, serta investasi di bidang teknologi informasi dan digitalisasi. Perusahaan juga berencana untuk menggunakan sebagian dana ini pada tahun 2026.

Pencatatan sukuk ijarah ini merupakan hasil dari persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diterima pada akhir Desember 2024. Tujuan utama penerbitan ini adalah untuk mendapatkan dana yang dapat digunakan dalam berbagai aspek operasional perusahaan. Salah satu prioritas utama adalah peningkatan infrastruktur logistik melalui pembiayaan proyek-proyek kontrak dan inisiatif digitalisasi. Faizal menyatakan bahwa lebih dari 85% dari dana yang dialokasikan untuk belanja modal akan difokuskan pada pengembangan teknologi dan sistem IT.

Berkenaan dengan alokasi dana, Faizal merinci bahwa sekitar Rp100 miliar akan digunakan untuk melunasi utang pokok kepada Bank Neo Commerce. Sementara itu, Rp325 miliar akan dialokasikan untuk belanja modal, dengan fokus khusus pada modernisasi teknologi dan peningkatan efisiensi operasional. Selain itu, perusahaan juga telah meluncurkan tiga jenis sukuk ijarah berkelanjutan dengan suku bunga yang berbeda-beda, mencakup emisi senilai total Rp1 triliun.

Perusahaan berharap bahwa melalui penerbitan sukuk ini, mereka dapat memperkuat posisi finansial dan mendukung pertumbuhan bisnis di masa mendatang. Meskipun tidak semua dana akan digunakan pada tahun 2025, sebagian besar akan dialokasikan untuk investasi jangka panjang di tahun-tahun mendatang. Ini menunjukkan komitmen Pos Indonesia terhadap pengembangan infrastruktur dan transformasi digital sebagai bagian dari strategi jangka panjangnya.