Pada tanggal 31 Januari 2025, rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke Mesir dan Yordania menimbulkan kontroversi. Meskipun pemimpin Mesir dan Yordania menolak partisipasi dalam rencana tersebut, Trump tetap bersikeras. Di sisi lain, Forum Palestina di Inggris (PFB) merencanakan demonstrasi besar di Whitehall, London, untuk mengutuk rencana ini dan mendukung hak-hak Palestina.

Demonstrasi di London Menentang Rencana Pemindahan Paksa Warga Palestina

Pada sore hari yang dingin di akhir Januari 2025, suara-suara penentangan terdengar keras di jantung London. Ribuan orang berkumpul di depan kantor pemerintah Inggris di Whitehall, sebagai respons terhadap pernyataan terbaru Presiden AS Donald Trump yang menganjurkan pemindahan paksa warga Palestina. Demonstrasi ini diselenggarakan oleh Forum Palestina di Inggris (PFB), yang melihat rencana Trump sebagai pelanggaran hak-hak manusia dan kontradiksi terhadap hukum internasional.

Berbagai tokoh penting hadir dalam aksi protes tersebut. Pembicara utama termasuk jurnalis terkenal Myriam Francois, aktivis Gerakan Pemuda Palestina Janine Hourani, serta Fares Amer, juru bicara PFB. Mereka berbicara dengan tegas, menekankan pentingnya melawan segala upaya yang melemahkan perjuangan Palestina dan menolak segala bentuk penggusuran rakyat Palestina.

Ketua PFB, Zaher Birawi, juga menyuarakan keprihatinan tentang kolaborasi Otoritas Palestina dengan pendudukan Israel, yang dianggap sebagai pengkhianatan terhadap para martir Palestina dan mengabaikan penderitaan tahanan. Acara ini bertujuan untuk memperkuat suara keadilan dan mengirim pesan kuat menolak segala bentuk ketidakadilan yang dihadapi rakyat Palestina.

Dalam perspektif seorang jurnalis, acara ini menjadi bukti bahwa solidaritas global terhadap isu Palestina masih kuat. Meskipun tantangan politik terus berlanjut, demonstrasi seperti ini menunjukkan bahwa ada harapan dan dukungan internasional yang tidak dapat diremehkan. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya menjaga integritas hukum internasional dan menghormati hak-hak dasar setiap individu.