sightupdate

Pasar

Tentang Pemerintah yang Membatasi Sektor Hapus Tagih bagi UMKM

2024-11-20

Di Jakarta, CNBC Indonesia, perhatian saat ini berkisar pada kebijakan pemerintah dalam mengatur sektor hapus tagih bagi UMKM. Hal ini bukanlah suatu tindakan tanpa alasan yang tidak jelas. Diketahui bahwa PP 47/2024 telah mengatur secara khusus tentang hapus tagih kredit macet bagi berbagai sektor UMKM, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta sektor lainnya seperti mode, kuliner, dan industri kreatif. Presiden Prabowo menganggap produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan sebagai penopang pangan bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang signifikan bagi sektor-sektor tersebut yang berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Penjelasan Singkat tentang Pemerintah's Kegiatan

Seirama, Eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2017-2022 Wimboh Santoso menganggap pilihan pemerintah dalam mengatur sektor hapus tagih ini dikarenakan sektor tersebut menyumbang porsi yang paling besar terhadap perekonomian. Para pelaku UMKM di sektor tersebut juga paling banyak terkena dampak force majeure. Biasanya, ketika terjadi bencana atau peristiwa besar lainnya, sektor ini yang paling banyak terpengaruh. "Biasanya yang kena dampak karena mungkin bencana, mungkin karena post major lainnya, itulah yang paling banyak," ujar Wimboh dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Selasa, 19/11/2024).Jika program ini berjalan dengan baik, Wimboh memprediksi akan banyak pengurangan beban administrasi di Bank BUMN. Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa nantinya kurang lebih ada 1 jutaan orang yang akan mendapatkan penghapusan kredit macetnya. Estimasi nilai kredit macet yang akan dihapuskan mencapai Rp 10 triliun. Maman menjelaskan bahwa kriteria kreditur yang dihapus tagih sudah sebelumnya dihapus buku oleh bank. Dengan hapus tagih, para pelaku akan kembali dapat meminjam uang di bank karena namanya kembali bersih di SLIK OJK. "Bisa mengajukan kembali proses piutang supaya mereka bisa berusaha lagi ke depannya," kata Maman.Adapun secara nilai, kriteria yang berhak bagi badan usaha tercatat kredit macet yang tercatat mencapai Rp 500 juta, dan untuk perorangan mencapai Rp 300 juta.Dalam rangka memahami lebih lanjut tentang kebijakan ini, kita perlu melihat dampaknya pada berbagai aspek ekonomi dan kehidupan UMKM. Sektor pertanian, yang merupakan salah satu sektor yang mendapatkan perhatian, memiliki dampak yang signifikan bagi perekonomian nasional. UMKM di sektor ini tidak hanya memproduksi pangan, tetapi juga mempengaruhi sektor lainnya seperti distribusi dan perdagangan.Kemudian, sektor perkebunan juga memiliki peran penting dalam perekonomian. UMKM di sektor ini menghasilkan berbagai produk tanaman seperti kopi, kelapa, dan buah-buahan. Hapus tagih ini diharapkan dapat membantu UMKM di sektor ini untuk terus beroperasi dan mengembangkan bisnis mereka.Sektor peternakan juga tidak ketinggalan. UMKM di sektor ini menghasilkan daging, telur, dan susu yang merupakan bagian penting dari pangan bangsa. Dengan kebijakan hapus tagih, UMKM di sektor peternakan dapat mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.Dalam kesimpulan, kebijakan pemerintah dalam mengatur sektor hapus tagih bagi UMKM adalah sebuah langkah yang penting untuk mendukung sektor-sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi UMKM dan membantu mereka untuk terus berkembang dan berkontribusi pada perekonomian. Namun, kita juga perlu memantau dan mengembangkan program ini agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi UMKM.