sightupdate

Pasar

Tentang Situasi Perekonomian dan LPS di Jakarta

2024-11-20

Di Jakarta, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sedang melakukan penelitian terhadap situasi perekonomian yang cukup membingungkan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data ekonomi dengan keluhan masyarakat terkait daya beli. Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan hal ini dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Rabu (20/11/2024).

"LPS Mengungkapkan Kesulitan dalam Menganalisis Daya Beli"

Situasi Perekonomian yang Cenderung Bingung

Dalam kondisi saat ini, data-data ekonomi tampaknya tidak sejalan dengan pengalaman dan keluhan masyarakat terkait daya beli. Meskipun data makroekonomi menunjukkan stabilitas, namun dari sisi anekdot seperti di pasar, koran, tiktok, dan lainnya, tampaknya daya beli sedang menurun. Hal ini membuat LPS harus lebih berhati-hati dan melakukan penelitian lebih lanjut.Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa terkait BPR (Bank Perkreditan Rakyat) dan LDR (Loan to Deposit Ratio), mereka masih bingung dengan tren yang terjadi. Mereka melihat bahwa data makroekonomi tidak sejalan dengan situasi di lapangan.

Pengaruh Lemahnya Daya Beli pada BPR

Menurut Purbaya, lemahnya daya beli masyarakat memiliki potensi untuk membuat BPR menjadi korban pertama. Oleh karena itu, diperlukan pendalaman lebih lanjut untuk dapat mempersiapkan respons yang baik. Mereka waspadai bahwa ada kemungkinan perlambatan perekonomian dan BPR mungkin akan menjadi yang pertama merasakan dampak tersebut.LPS akan membawa isu ini dalam pertemuan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang melibatkan pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Karena LPS tidak memiliki instrumen khusus dalam menganalisa daya beli, hal ini menjadi lebih penting untuk melakukan diskusi bersama.

Izinkan 15 BPR Ditangguhkan oleh OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil tindakan dengan mencabut izin 15 bank perekonomian rakyat (BPR) dalam sembilan bulan pertama tahun ini. Beberapa contohnya seperti BPR Wijaya Kusuma, BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda), BPR Usaha Madani Karya Mulia, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi di sektor BPR juga cukup sulit dan memerlukan perhatian lebih lanjut.Dalam keseluruhan, LPS sedang berusaha untuk memahami dan mengatasi situasi perekonomian yang cenderung membingungkan. Mereka berharap dengan penelitian dan diskusi yang lebih lanjut, dapat ditemukan solusi yang baik untuk memastikan kestabilan perekonomian di Jakarta.