Menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Kementerian Perumahan telah sangat berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama antar kementerian dalam memberikan solusi bagi masyarakat.

Bantuan Rumah dari Kementerian BUMN dan PKP

Aspek Regulasi dalam Program

Erick Thohir mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan program, aspek regulasi merupakan hal yang sangat berat. Sebagai Kementerian BUMN, mereka lebih berfokus pada bisnis korporasi daripada regulasi. Namun, regulasi sangat penting sebagai dukungan bagi kelancaran program 3 juta rumah. Jika pendanaan tidak mencukupi, program tersebut akan kesulitan.Para pemikiran selama ini telah dicoba dorong, tetapi isu regulasi tetap menjadi hambatan. Jika hanya pihak BUMN yang kena masalah regulasi, maka hal itu akan lebih sulit. Jika pihak swasta juga terlibat, maka masalah akan lebih kompleks.

Bantuan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP)

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait membantu dengan membuat terobosan seperti mengupayakan cicilan hingga 30 tahun. Selain itu, mereka juga membantu meringankan beban masyarakat dengan memberikan hunian rumah. Contohnya, rumah rakyat versi apartemen dengan harga Rp270 juta.Ini menunjukkan bahwa kementerian lain juga berperan aktif dalam memberikan bantuan bagi masyarakat. Dengan bantuan ini, masyarakat akan lebih mudah memenuhi kebutuhan rumah mereka.

Pengembangan BTN dalam Pembangunan Rumah

BTN memiliki potensi dalam membangun 800 ribu rumah secara supporting untuk finansial. Namun, jika pendanaannya tidak mencukupi, maka BTN akan kesulitan. Oleh karena itu, regulasi diperlukan sebagai dukungan bagi BTN.Jika BTN diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, maka mereka akan lebih mampu dalam membangun rumah. Ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara berbagai instansi dalam memberikan bantuan bagi masyarakat.