Pengaturan truk yang melampaui batas dimensi dan muatan masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyoroti kompleksitas masalah ini, yang melibatkan berbagai institusi dengan kepentingan yang beragam. Menurut Djoko Setijowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI, setidaknya 12 Kementerian/Lembaga terlibat dalam pengelolaan angkutan logistik. Institusi-institusi ini mencakup Kementerian Koordinator Ekonomi, Infrastruktur, Perhubungan, serta Bappenas.

Solusi untuk mengatasi truk ODOL telah dicanangkan sejak tahun 2017 melalui program Zero ODOL oleh Kementerian Perhubungan. Program ini bertujuan untuk mencegah praktik pengangkutan barang melebihi kapasitas dan dimensi kendaraan. Namun, upaya ini seringkali mendapat penolakan dari beberapa instansi yang khawatir dampak negatif terhadap ekonomi dan distribusi barang. Penolakan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa pemberantasan truk ODOL dapat mempengaruhi inflasi dan menghambat jaringan distribusi. Djoko menekankan bahwa tidak ada upaya konkret dari instansi yang menolak untuk mengusulkan solusi alternatif.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan keselamatan jalan raya. Rekomendasi tersebut mencakup pembinaan dan penindakan yang lebih ketat terhadap angkutan tanpa izin resmi, peningkatan uji berkala kendaraan, penyempurnaan aturan pengujian berkala, serta pembentukan forum khusus yang melibatkan berbagai lembaga terkait. Dengan kolaborasi yang lebih baik antar institusi, harapannya adalah menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan efisien, sehingga menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan ekonomi nasional.