sightupdate

Pasar

Video: Mengungkap Kenyataan Kredit UMKM Bank Swasta vs Bank BUMN

2024-12-02

Di Jakarta, CNBC Indonesia, Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, Aviliani, menyatakan bahwa selain Perikanan dan Perkebunan, kebijakan penghapusan utang macet UMKM di Bank BUMN melalui PP nomor 47 tahun 2024 harus diperluas ke sektor lain seperti manufaktur. Hal ini dikarenakan kondisi bencana juga melanda sektor lain termasuk sektor riil, dan banyak kebijakan tidak mendukung perkembangan UMKM sektor riil. Oleh karena itu, relaksasi ini perlu lebih luas. Selain itu, Aviliani juga mengingat pentingnya mendorong bank swasta untuk meningkatkan kredit UMKM. Saat ini, kredit UMKM masih didominasi oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diimbas oleh subsidi bunga KUR di Bank BUMN. Oleh karena itu, dibutuhkan kemudahan aturan yang dapat mendorong kredit UMKM bank swasta. Bagaimana upaya mendorong kredit UMKM dan meningkatkan peran UMKM dalam ekonomi RI? Selengkapnya simak Anneke Wijaya dengan Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, Aviliani dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Senin, 02/12/2024).

Mengembangkan UMKM melalui Penghapusan Utang dan Pemberdayaan

Penghapusan Utang Macet UMKM di Bank BUMN

Aviliani mengungkapkan bahwa kebijakan penghapusan utang macet UMKM di Bank BUMN harus diperluas ke sektor manufaktur. Hal ini disebabkan kondisi bencana yang melanda sektor lain, termasuk sektor riil. Banyak kebijakan saat ini tidak mendukung perkembangan UMKM sektor riil, sehingga perlu adanya relaksasi yang lebih luas. Ini akan memberikan kesempatan bagi UMKM di sektor manufaktur untuk berkembang dan meningkatkan kinerja.

Penghapusan utang ini akan membantu UMKM mengatasi beban utang yang terlalu berat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan mengurangi utang, UMKM dapat lebih fokus pada bisnis mereka dan mengembangkan produk dan jasa yang lebih baik.

Mendorong Bank Swasta untuk Meningkatkan Kredit UMKM

Aviliani juga menekankan pentingnya mendorong bank swasta untuk meningkatkan kredit UMKM. Saat ini, kredit UMKM masih didominasi oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diimbas oleh subsidi bunga KUR di Bank BUMN. Hal ini membuat kredit UMKM kurang menguntungkan bagi bank swasta. Oleh karena itu, dibutuhkan kemudahan aturan yang dapat mendorong kredit UMKM bank swasta.

Bank swasta perlu mengembangkan produk kredit khusus untuk UMKM yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka juga perlu meningkatkan kemudahan dalam proses kredit dan mengurangi biaya kredit untuk UMKM. Dengan demikian, UMKM akan lebih mudah mendapatkan kredit dan dapat mengembangkan bisnis mereka.

Peran UMKM dalam Ekonomi RI

UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi RI. Mereka merupakan sumber daya tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi. Namun, saat ini UMKM masih dihadapkan pada berbagai hambatan seperti beban utang, kesulitan mendapatkan kredit, dan ketidakpastian hukum.

Upaya untuk mendorong kredit UMKM dan meningkatkan peran UMKM dalam ekonomi RI adalah penting untuk mengurangi hambatan tersebut dan mempromosikan pertumbuhan UMKM. Hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan ekonomi RI secara lebih baik.