Presiden Prabowo Subianto telah secara resmi memberikan persetujuan terhadap penghapusan utang macet UMKM di Bank BUMN melalui PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tanggal 5 November 2025. Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, Aviliani, memiliki pendapat yang positif terhadap kebijakan ini. Menurutnya, penghapusan tagih dan buku utang macet UMKM di bank BUMN dapat memberikan bantuan yang signifikan bagi pertumbuhan dan kapasitas penyaluran kredit UMKM. Selain itu, penetapan kriteria yang ketat terkait penerima manfaat aturan hapus tagih utang UMKM juga dapat menghindari terjadinya moral hazard. Namun, pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali terkait aturan penyaluran kredit di bank UMKM agar dapat menghindari kerugian negara. Dalam Power Lunch, CNBC Indonesia (Senin, 02/12/2024), Anneke Wijaya telah berdiskusi secara mendalam dengan Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, Aviliani, mengenai bagaimana Perbanas melihat kebijakan hapus tagih utang UMKM.

Perspektif Positif dari Ketua Bidang

Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, Aviliani, menganggap bahwa kebijakan penghapusan utang macet UMKM di bank BUMN merupakan langkah yang tepat. Dengan menghapus tagih dan buku utang macet, UMKM akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk berkembang dan meningkatkan kapasitas penyaluran kredit. Ini akan membantu UMKM untuk lebih mudah mendapatkan dana untuk mengembangkan bisnis mereka dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, kriteria yang ketat dalam penerapan aturan hapus tagih utang UMKM juga dapat memastikan bahwa manfaat tersebut hanya diberikan kepada pemilik UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Manfaat bagi Pertumbuhan UMKM

Pertumbuhan UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Dengan adanya kebijakan penghapusan utang macet, UMKM akan memiliki lebih banyak dana yang tersedia untuk mengembangkan bisnis mereka. Ini akan membantu UMKM untuk menambah produksi, mengembangkan pasar, dan meningkatkan kualitas produk. Selain itu, dengan adanya peningkatan kapasitas penyaluran kredit, bank BUMN juga akan dapat memberikan bantuan yang lebih baik bagi UMKM. Ini akan membantu bank BUMN untuk meningkatkan kinerja dan keuntungan mereka, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Mencegah Moral Hazard

Moral hazard adalah masalah yang sering terjadi dalam sistem kredit. Dengan adanya aturan yang ketat dalam penerapan kebijakan hapus tagih utang UMKM, pemerintah dapat menghindari terjadinya moral hazard. Aturan tersebut akan memastikan bahwa pemilik UMKM hanya menerima bantuan jika mereka benar-benar membutuhkan dan telah berusaha dengan baik. Ini akan membantu menjaga kestabilan sistem kredit dan menghindari terjadinya kerugian bagi negara.

Pentingnya Peninjauan Pemerintah

Meskipun kebijakan penghapusan utang macet UMKM memiliki banyak manfaat, pemerintah tetap perlu melakukan peninjauan kembali terkait aturan penyaluran kredit di bank UMKM. Hal ini dilakukan agar dapat menghindari terjadinya kerugian bagi negara. Pemerintah perlu memastikan bahwa aturan tersebut dapat diterapkan dengan baik dan tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai. Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi terhadap hasil kebijakan tersebut untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan hasil yang optimal.