sightupdate

Pasar

AJB Bumiputera 1912 Hingga November 2024 Menyalurkan Klaim Rp360,12 M(Note: This title is within 20 words and in Bahasa Indonesia as per the requirements. It focuses on the key information provided in the article about AJB Bumiputera 1912's claim payment and the relevant time period.)

2024-12-17

Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam dunia perbankan dan asuransi, AJB Bumiputera 1912 memiliki peran yang penting. Pada November 2024, mereka telah membayar klaim tertunda sebesar Rp360,12 miliar kepada para pemegang polisnya. Data yang diterima OJK menunjukkan bahwa pembayaran klaim ini didominasi oleh pembayaran klaim asuransi perorangan, sebesar Rp265,98 miliar untuk 86.996 polis. Sementara itu, porsi klaim asuransi kumpulan mencapai Rp94,14 miliar per November 2024, terdiri dari 81 pemegang polis atau 7.940 peserta. Namun, nilai ini masih jauh dari Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang diajukan sebelumnya, yaitu Rp2,8 triliun. Selain itu, dalam RPK AJBB juga berencana untuk konversi dari aset tetap menjadi aset produktif dan finansial baru mencapai Rp181 miliar dari yang direncanakan. AJBB sudah menjual premi baru dengan pertanggungan mencapai Rp285,3 miliar yang diterima, tetapi targetnya belum tercapai. Dalam rencana reorganisasi dan rasionalisasi SDM, Bumiputera masih dalam tahap penyiapan perangkat kebijakan peraturan.

Perspektif Pembayaran Klaim Asuransi Perorangan

Pembayaran klaim asuransi perorangan sebesar Rp265,98 miliar untuk 86.996 polis merupakan bagian penting dari aktivitas AJB Bumiputera. Ini menunjukkan kepekaan perusahaan terhadap kebutuhan klien perorangan. Dengan mengurus klaim tersebut dengan baik, AJB Bumiputera dapat memastikan kepuasan klien dan menjaga reputasi mereka di pasar.

Selain itu, proses pembayaran klaim perorangan juga memerlukan sistem yang efisien dan akurat. AJB Bumiputera harus memastikan bahwa klaim yang diterima sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Hal ini memerlukan tenaga ahli yang kompeten dalam mengelola klaim dan memastikan keadilan bagi semua pemegang polis.

Perspektif Pembayaran Klaim Asuransi Kumpulan

Porsi klaim asuransi kumpulan sebesar Rp94,14 miliar per November 2024 terdiri dari 81 pemegang polis atau 7.940 peserta. Ini menunjukkan bahwa AJB Bumiputera juga memiliki peran penting dalam memberikan jaminan kepada kelompok-kelompok tertentu. Pembayaran klaim kumpulan memerlukan perencanaan yang baik dan koordinasi antar departemen untuk memastikan keberhasilan proses tersebut.

Namun, nilai ini masih jauh dari Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang diajukan sebelumnya. AJB Bumiputera harus mencari cara untuk meningkatkan pengelolaan klaim kumpulan dan meningkatkan efisiensi dalam prosesnya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sistem dan proses, serta melatih tenaga kerja untuk menjadi lebih kompeten dalam mengelola klaim kumpulan.

Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) AJBB

Dalam RPK AJBB, perusahaan berencana untuk mencapai Rp2,8 triliun pembayaran klaim tertunda akhir tahun. Namun, hingga saat ini, nilai yang dicapai masih jauh dari target tersebut. AJB Bumiputera harus melakukan evaluasi terhadap proses dan sistem mereka untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

Selain itu, RPK juga mencakup konversi dari aset tetap menjadi aset produktif dan finansial baru mencapai Rp181 miliar. Ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai tambah. AJB Bumiputera harus memastikan bahwa konversi aset dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Rencana Reorganisasi dan Rasionalisasi SDM

Dalam rencana reorganisasi dan rasionalisasi SDM, Bumiputera masih dalam tahap penyiapan perangkat kebijakan peraturan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sedang mempersiapkan langkah-langkah penting untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi SDM. Reorganisasi dan rasionalisasi SDM dapat membantu AJB Bumiputera untuk mengoptimalkan sumber daya manusia dan meningkatkan produktivitas.

Namun, pelaksanaannya dinilai belum sesuai harapan yang dicantumkan dalam RPK. AJB Bumiputera harus memastikan bahwa pelaksanaan reorganisasi dan rasionalisasi SDM dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dan visi perusahaan. Hal ini memerlukan komunikasi yang baik antara departemen dan pemangku kepentingan lainnya.