Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang mengambil langkah tegas untuk mengejar lebih dari 300 pengusaha di sektor perkebunan sawit yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya kepada negara senilai Rp 300 triliun. Meskipun belum ada keputusan resmi terkait penagihannya, pemerintah tetap berkomitmen untuk mengungkap dan menindak tegas praktik penggelapan pajak di industri ini.

Prabowo Siap Tagih Tunggakan Pajak Rp 300 Triliun dari Pengusaha Sawit

Pemerintah Masih Memonitor Kejelasan Data Wajib Pajak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah saat ini masih dalam tahap memonitor lebih lanjut kejelasan data wajib pajak di sektor perkebunan kelapa sawit. Belum ada keputusan resmi terkait penagihannya yang akan dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait. "Ya nanti kita monitor dulu," ujar Airlangga.Meskipun demikian, pemerintah telah memperoleh data dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh mengenai 300 perusahaan yang diduga melakukan penggelapan pajak. Adik Prabowo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa data tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait okupasi liar atas jutaan hektar kawasan hutan oleh pengusaha sawit nakal.

Pengusaha Sawit Nakal Memiliki Utang Pajak Rp 300 Triliun

Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa 300 lebih wajib pajak nakal yang masuk daftar belum membayar pajak kepada pemerintah memiliki utang pajak senilai Rp 300 triliun. Ia menegaskan bahwa pengusaha tersebut tidak ada yang menjadi bagian dari anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh membenarkan temuan yang diungkapkan oleh Hashim Djojohadikusumo. Ateh menjelaskan bahwa audit yang dilakukan BPKP masih berlanjut, namun ia enggan membeberkan temuan sementara lembaganya.

Kejaksaan Agung Siap Bantu Penegakan Hukum

Kejaksaan Agung turut buka suara mengenai potensi penerimaan negara Rp 300 triliun di sektor kelapa sawit yang disebut hilang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar menyatakan bahwa pihaknya akan mendukung pemerintah melalui penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya.Prabowo Subianto dan pemerintahannya telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menindak tegas praktik penggelapan pajak di sektor perkebunan sawit. Meskipun belum ada langkah konkret yang diambil, pemerintah tetap bergerak cepat untuk mengungkap dan menagih tunggakan pajak senilai Rp 300 triliun dari pengusaha sawit nakal. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan menegakkan keadilan di industri ini.