Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) telah menyampaikan sejumlah saran strategis kepada pemerintah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang sedang diterapkan. Dalam rekomendasinya, FKJKI menekankan pentingnya melanjutkan proyek-proyek strategis yang sudah berjalan serta mempermudah akses pendanaan dan perizinan proyek infrastruktur. Selain itu, forum ini juga mendorong pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran pembangunan meskipun ada kebijakan efisiensi. FKJKI juga mengajak pelaku usaha konstruksi untuk beradaptasi dengan melakukan efisiensi internal melalui pelatihan dan sertifikasi.

Melanjutkan Proyek Strategis dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

Dalam upaya mendukung kebijakan efisiensi anggaran, Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) menegaskan bahwa keberlanjutan proyek strategis yang sudah dimulai harus dijaga. Ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi pembangunan nasional. Ketua FKJKI, Andi Rukman Karumpa, menjelaskan bahwa proyek-proyek yang berjalan tidak boleh terhenti karena kebijakan efisiensi. Keberlanjutan ini akan membantu memperkuat perekonomian dan memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan lancar.

Andi juga menekankan bahwa relaksasi regulasi sangat diperlukan untuk mempermudah akses pendanaan dan perizinan proyek infrastruktur. Langkah ini diyakini akan mendorong percepatan pembangunan yang lebih efisien, terutama dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan. Relaksasi ini mencakup berbagai aspek, seperti persyaratan administratif dan prosedur pengajuan izin. Dengan demikian, proyek-proyek infrastruktur dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Mendorong Pemerintah Daerah dan Meningkatkan Daya Saing UMKM

Selain fokus pada proyek strategis, FKJKI juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah daerah dalam melanjutkan pembangunan. Andi menekankan bahwa pemerintah pusat harus mendorong pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran pembangunan, meski ada kebijakan efisiensi. Hal ini penting untuk mencegah hambatan dalam pembangunan di daerah. Keberlanjutan ini akan memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di daerah tetap berjalan sesuai rencana dan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.

FKJKI juga mengajak pelaku usaha sektor konstruksi, termasuk UMKM, untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur sekolah dan fasilitas kesehatan. Ini sejalan dengan upaya swasembada pangan yang membutuhkan banyak pekerjaan irigasi. Pelaku UMKM siap berkontribusi dalam pembangunan maupun perbaikan infrastruktur ini. Selain itu, FKJKI mengajak perusahaan konstruksi untuk beradaptasi dengan melakukan efisiensi internal. Salah satu langkah yang diusulkan adalah melalui pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan daya saing anggota dalam proyek swasta maupun internasional. Upaya ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaku usaha konstruksi agar lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan di masa depan.