Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong perusahaan dan emiten untuk berpartisipasi dalam perdagangan karbon internasional melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Serangkaian insentif telah disiapkan untuk mendukung inisiatif ini, termasuk pengurangan pajak, pembiayaan hijau dengan suku bunga rendah, dan berbagai program non-fiskal. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan karbon global dan menarik partisipasi investor internasional. Direktur Utama BEI Iman Rachman juga mengumumkan sejumlah fasilitas khusus bagi peserta perdagangan karbon, termasuk pembebasan biaya administrasi dan pencatatan unit karbon. Dengan peluncuran perdagangan karbon internasional pada 20 Januari 2025, pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian lingkungan di kalangan dunia usaha.
Perdagangan karbon internasional di Indonesia resmi diluncurkan pada Senin, 20 Januari 2025, di Gedung Bursa Efek Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pihaknya telah menyediakan tujuh insentif utama bagi perusahaan yang berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon. Salah satu insentif fiskal yang ditawarkan adalah pengurangan pajak atau tax holiday, yang memberikan keringanan pajak kepada perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan. Selain itu, skema pembiayaan hijau dengan suku bunga rendah juga tersedia untuk mendukung proyek-proyek energi terbarukan.
Untuk mendukung inovasi dan rehabilitasi lingkungan, pemerintah juga menyediakan dana dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Program ini mencakup pendanaan untuk proyek-proyek inovasi, rehabilitasi, pengendalian pencemaran, dan aksi-aksi lain yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, kredit usaha hijau juga ditawarkan kepada pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk mendukung upaya mereka dalam mengurangi dampak lingkungan.
Dalam upaya mendukung partisipasi perusahaan, pemerintah juga menyediakan insentif non-fiskal seperti pengadaan green label. Label ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan harga produk dan memperluas pasar. Pemerintah juga berkomitmen untuk mempermudah proses perizinan bagi perusahaan yang berpartisipasi dalam perdagangan karbon. Kerja sama antara korporasi melalui proyek Corporate Social Responsibility (CSR) lingkungan juga menjadi bagian penting dari inisiatif ini.
Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) telah mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah peserta perdagangan karbon domestik. Sejak peluncuran pada 26 September 2023, jumlah peserta telah meningkat dari 16 menjadi 104. Perdagangan karbon internasional yang baru diluncurkan ini diharapkan akan membuka peluang baru bagi investor internasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam perdagangan karbon global. Melalui berbagai insentif dan dukungan, pemerintah berharap dapat memacu semakin banyak perusahaan untuk berpartisipasi dan berkontribusi pada upaya pengurangan emisi karbon secara global.