Pengawasan terhadap distribusi elpiji bersubsidi menjadi sorotan penting. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Brando Susanto, mengungkapkan keprihatinannya atas kesulitan warga dalam mendapatkan elpiji 3 kg di beberapa wilayah ibu kota. Berdasarkan laporan yang diterimanya, Brando menekankan bahwa kelangkaan ini telah menciptakan masalah serius bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia menyatakan bahwa meskipun kuota pemerintah cukup, masih ada ketidaksesuaian dalam pendistribusiannya.

Peran Pemprov DKI Jakarta dalam menentukan kuota elpiji bersubsidi perlu dipertanyakan. Menurut Brando, evaluasi mendalam harus dilakukan karena pemerintah provinsi memiliki data yang lebih akurat tentang kebutuhan setiap wilayah dibandingkan dengan Pertamina atau penyalur lainnya. Dia menegaskan bahwa masalah ini sangat mendesak dan mempengaruhi langsung kehidupan sehari-hari masyarakat. "Kebutuhan rumah tangga tidak bisa ditunda, apalagi bagi mereka yang hidup dari hari ke hari," ujarnya.

Dengan adanya tantangan ini, penting bagi pemerintah untuk merespons cepat dan efektif. Keberlanjutan akses terhadap energi dasar seperti elpiji bagi masyarakat kurang mampu merupakan indikator kesejahteraan sosial yang signifikan. Dalam konteks ini, tindakan konkret dan koordinasi yang baik antara pihak terkait akan membantu memastikan bahwa hak dasar masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Meningkatkan kualitas hidup melalui akses yang adil terhadap sumber daya dasar adalah langkah maju menuju masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera.