Pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, telah menjadi topik hangat yang menantang pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pengamat hukum dan politik Pieter C Zulkifli menyoroti bahwa penyelesaian masalah ini akan menguji konsistensi pemerintah dalam menerapkan hukum dan kebijakan berdasarkan prinsip keadilan sosial. Dia mencatat bahwa respons pemerintah terhadap kontroversi ini akan menunjukkan apakah kebijakan negara didasarkan pada landasan hukum atau dipengaruhi oleh tekanan tertentu.

Permasalahan pagar laut ini mulai mendapat perhatian publik setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyegelan. KKP memberikan ultimatum kepada pihak pemagaran untuk membongkar struktur tersebut dalam waktu 20 hari sejak 10 Januari 2025. Namun, proses pembongkaran tidak berjalan mulus. Pada 18 Januari 2025, ketika 600 personel TNI Angkatan Laut mendatangi lokasi untuk melaksanakan perintah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta penundaan dengan alasan perlunya kajian lebih mendalam. Situasi ini mencerminkan ketidaksepahaman antarkementerian dan lemahnya koordinasi.

Menurut Pieter, situasi ini menyoroti pentingnya koordinasi yang kuat antarlembaga pemerintah. Ketua MPR Ahmad Muzani, atas arahan Presiden Prabowo, telah memerintahkan penyegelan dan pembongkaran pagar laut. Namun, ketidaksesuaian antara instruksi dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menegaskan pelaksanaan pembongkaran dengan permintaan penundaan dari Menteri Sakti Trenggono menunjukkan adanya celah dalam komunikasi pemerintah. Ini bukan hanya soal teknis operasional, tetapi juga menyangkut integritas dan efektivitas pemerintahan.

Kontroversi pagar laut ini menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran harus berusaha keras untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan dilakukan berdasarkan hukum yang jelas dan transparansi. Respons mereka terhadap isu ini akan menjadi indikator penting tentang bagaimana pemerintahan baru ini mengelola konflik dan menjaga keadilan sosial. Publik menanti langkah konkret yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah ini dengan bijaksana dan bertanggung jawab.